Hashim Tegaskan Hunian MBR Tak Boleh Diborong, Satu Orang Cukup Satu Unit

Jakarta - Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa hunian yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak boleh diborong oleh pihak-pihak tertentu. Ia meminta agar setiap orang hanya dapat membeli satu unit, sehingga program hunian terjangkau ini benar-benar dinikmati oleh kelompok yang menjadi sasaran.

Pernyataan itu disampaikan Hashim dalam acara groundbreaking Hunian Manggarai di lahan KAI, Jakarta Selatan, Jumat (21/8). Ia mengingatkan adanya potensi praktik pembelian dalam jumlah besar oleh oknum yang bisa menggunakan nama orang lain, seperti sopir atau office boy, untuk mengakali aturan.

"Jangan diborong ya, dari 3.000 unit nanti orang tertentu beli 300, 500 unit, titip siapa, titip sopirnya, atas nama sopirnya, atas nama office boy-nya. Ini kita akui sudah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Jadi kita harus adil, satu pelanggan satu peminat satu apartemen," ujar Hashim.

Menurut Hashim, potensi pemborongan ini perlu diantisipasi sejak dini karena kualitas, lokasi, dan nilai hunian yang baik dapat membuat harga tanah dan apartemen meningkat tajam di kemudian hari. Ia khawatir jika tidak diawasi, manfaat program justru bergeser kepada pihak yang membeli dalam jumlah besar.

Selain soal pembelian, Hashim juga menyoroti pentingnya perawatan dan pemeliharaan hunian. Ia mengakui bahwa perawatan sering menjadi titik lemah dalam program pembangunan perumahan di Indonesia. "Titik lemah kita terus terang saja adalah perawatan, pemeliharaan. Kita bangun dengan bagus sekali, tapi kelemahan kita adalah maintenance," katanya.

Hashim berharap kualitas hunian tetap terjaga dalam jangka panjang, termasuk saat nanti dihuni oleh ribuan pembeli. Ia bahkan berharap Presiden Prabowo dapat kembali berkunjung dalam 10 tahun ke depan untuk melihat kondisi apartemen yang dibangun tetap bagus, tidak berkarat, atau bocor.

Untuk mendukung perawatan tersebut, Hashim mengusulkan adanya pengelolaan bersama di kawasan hunian. Ia menyebut sekitar 3.700 pelanggan BTN yang nantinya menghuni perlu memiliki wadah, seperti asosiasi atau neighborhood association, untuk mengelola kepentingan bersama. "Maka nanti ada pengelolaan bersama, mungkin harus ada badan atau entitas untuk dibentuk yang mengelola kepentingan bersama," pungkasnya.