BI Bakal Alihkan Insentif Kredit ke Sektor Baru, Pertanian dan Hilirisasi Sudah Nyaris Penuh

Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan sejumlah sektor baru sebagai sasaran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Langkah ini diambil karena beberapa sektor yang selama ini menjadi penerima insentif dinilai sudah hampir sepenuhnya memanfaatkan fasilitas tersebut.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Mal Isnaini Sri Meyyanti, yang akrab disapa Yanti, menyebut sektor pertanian, industri, dan hilirisasi sudah nyaris penuh memanfaatkan KLM. Karena itu, BI melakukan evaluasi untuk menentukan sektor lain yang masih memiliki ruang pertumbuhan dan membutuhkan dukungan pembiayaan.

"Untuk sektor pertanian, industri dan hilirisasi itu sudah hampir penuh kemanfaatan dari KLM-nya," kata Yanti dalam taklimat media Bank Indonesia, Jumat (23/10).

Menurut Yanti, salah satu pertimbangan utama dalam memilih sektor baru adalah kemampuan sektor tersebut menciptakan lapangan kerja. BI akan mengevaluasi sektor mana yang layak mendapat dukungan agar insentif yang diberikan lebih berdampak pada perluasan kesempatan kerja.

"Jadi kita akan evaluasi sektor-sektor mana yang kemudian bisa kita berikan untuk sektor-sektor baru, yang lebih mendukung kepada penciptaan lapangan kerja," ujarnya.

Kebijakan ini tetap berada dalam kerangka makroprudensial yang akomodatif. BI ingin mendorong perbankan menyalurkan kredit lebih besar, namun tetap memperhatikan permodalan, kualitas kredit, dan likuiditas bank. Dorongan tersebut berkaitan dengan pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 13,26 persen secara tahunan pada September 2026, lebih tinggi dibanding pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang berada di level 8,22 persen.

"DPK kita itu tumbuh 8,22 persen, sementara kredit kita tumbuh sekitar 13 persen," kata Yanti.

Selisih pertumbuhan DPK dan kredit membuat pengelolaan likuiditas menjadi krusial. Perbankan dinilai tetap membutuhkan ruang untuk mengelola likuiditas agar pertumbuhan kredit berlanjut tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks itu, BI menyesuaikan KLM agar insentif tidak terus berfokus pada sektor yang sudah berkembang.

Yanti menjelaskan evaluasi dilakukan dengan melihat sektor mana yang sudah relatif matang dan sektor mana yang masih mengalami kesenjangan pembiayaan. Artinya, insentif tidak diberikan secara permanen kepada sektor yang sama. Ketika suatu sektor sudah mampu berkembang dengan dukungan KLM, BI dapat mengalihkan perhatian kepada sektor lain yang membutuhkan dorongan lebih besar.

Skema ini menggunakan pendekatan forward looking. Bank terlebih dahulu menyampaikan komitmen penyaluran kredit pada sektor tertentu, lalu BI mengevaluasi realisasinya. "Bank harus menyampaikan komitmen akan menyalurkan kredit pada sektor mana saja," ujar Yanti.

Dengan mekanisme itu, KLM diharapkan tidak berhenti sebagai tambahan likuiditas bagi perbankan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi pembiayaan bagi sektor ekonomi yang membutuhkan. BI sebelumnya menetapkan KLM sebagai instrumen pendorong kredit ke sektor prioritas dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam kebijakan terbaru, KLM ditetapkan maksimal 5 persen dari DPK, dengan insentif financing channel paling tinggi 3 persen dan pendalaman pasar uang paling tinggi 2 persen, berlaku efektif mulai 1 Desember 2026.

Yanti menegaskan fleksibilitas tersebut tetap disertai rambu-rambu agar kebijakan makroprudensial tidak mengabaikan stabilitas sistem keuangan. "Penurunan dari GWM ini memberikan fleksibilitas, tapi tetap kita berikan suatu rambu-rambu," katanya. Dengan demikian, arah baru KLM bukan sekadar menambah penyaluran kredit, melainkan mengarahkan pembiayaan ke sektor yang dinilai mampu memberi dampak lebih besar bagi perekonomian, terutama melalui penciptaan lapangan kerja.