AS Panggil Dubes Malaysia Buntut Kebijakan Usir Warga Israel

Pemerintah Amerika Serikat memanggil Duta Besar Malaysia untuk Amerika Serikat, Shahrul Ikram Yaakob, menyusul pernyataan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang bersikeras mengusir warga negara Israel dari Malaysia. Pemanggilan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri AS untuk meminta klarifikasi terkait kebijakan Putrajaya yang tidak mengakui negara Israel.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengungkapkan bahwa Shahrul Ikram telah menjelaskan kepada Kementerian Luar Negeri AS bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan lama Malaysia yang sudah mapan dan tidak akan diubah. "Ini selalu menjadi kebijakan Malaysia. Kami tidak mengakui negara Israel atau rezim Zionis. Ini sudah lama menjadi posisi kami," ujar Mohamad Hasan seperti dikutip dari Bernama.

Hasan juga menjelaskan insiden pengusiran seorang warga negara AS yang memiliki paspor Israel. Individu tersebut masuk Malaysia menggunakan paspor AS, namun setelah pemeriksaan diketahui juga memiliki kewarganegaraan Israel, sehingga diminta meninggalkan Malaysia. Pernyataan ini merespons kekhawatiran AS terkait perlakuan terhadap warga negaranya.

Pada Kamis (23/7), Anwar Ibrahim kembali menegaskan akan melanjutkan pengusiran warga Israel di Malaysia meskipun mendapat tekanan dari AS. Ia menyatakan kebijakan itu didasarkan pada komitmen Malaysia membela hak-hak Palestina dan menentang pembunuhan berkelanjutan terhadap warga Palestina di Gaza. Anwar juga menegaskan tidak takut dengan tekanan atau ancaman dari AS.

Pernyataan Anwar menanggapi desakan sejumlah anggota Kongres AS yang meminta pemerintah Donald Trump membatalkan kerja sama keamanan dengan Malaysia. Dalam surat kepada Kementerian Luar Negeri AS, para anggota Kongres menyebut Malaysia menerima bantuan keamanan seperti program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET) yang membiayai pelatihan militer profesional AS bagi personel militer Malaysia.

Para anggota Kongres AS menilai Malaysia mendapat manfaat signifikan dari akses ke teknologi dan pasar AS. Mereka mendesak agar AS menjelaskan kepada Anwar bahwa dengan bantuan dan dukungan AS, diharapkan Malaysia tidak menargetkan warga negara sekutu AS. Jika Malaysia tidak membatalkan kebijakan diskriminatif dalam 15 hari, mereka mendesak penangguhan pendanaan IMET.

Menjawab ancaman tersebut, Anwar kembali menegaskan bahwa Malaysia tidak melanggar hukum internasional. "Saya ingin menanggapi para anggota parlemen Amerika Serikat, setidaknya beberapa di antaranya, yang secara tegas menyatakan bahwa Malaysia melanggar hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sejauh yang kami ketahui, kebijakan ini telah diadopsi oleh Malaysia selama beberapa dekade," kata Anwar seperti dikutip dari the Star.