Suara Terhitung 56 Persen, Likud Unggul Tapi Kursi PM Israel Masih Jauh dari Koalisi

Pemilihan umum Israel yang digelar Selasa (27/10) masih menyisakan tanda tanya besar. Komite Pemilu Pusat melaporkan sekitar 56 persen atau 2,8 juta surat suara telah dihitung, dengan Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu sementara unggul di angka 20,7 persen. Di bawahnya, Partai Yashar milik Gadi Eisenkot menyusul dengan 16,7 persen, disusul Aliansi Togehter yang dipimpin Naftali Bennett dengan 9 persen.

Meski unggul, posisi Likud belum aman. Dengan hasil sementara tersebut, blok Netanyahu baru mengantongi 55 kursi, sementara oposisi 49 kursi. Padahal, untuk membentuk pemerintahan, sebuah partai atau koalisi wajib mengantongi minimal 61 kursi di parlemen. Artinya, baik Netanyahu maupun pesaing terkuatnya harus bernegosiasi dengan partai-partai lain agar bisa membentuk koalisi.

Proses ini biasanya memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Sejumlah pengamat menilai tidak ada satu blok pun yang kemungkinan besar meraih 61 kursi pada pemilu kali ini, sehingga jalan menuju kursi perdana menteri masih panjang dan berliku.

Tahapan pertama, Komite Pemilu Pusat akan menuntaskan penghitungan seluruh surat suara dan menyerahkan hasil resmi kepada presiden. Sang presiden kemudian memanggil perwakilan setiap partai yang lolos ambang batas 3,25 persen. Dalam pertemuan itu, masing-masing partai merekomendasikan nama anggota, biasanya pemimpin partai atau koalisi, untuk membentuk pemerintahan.

Pada tahap ini, Eisenkot tampaknya akan mendapat kesempatan pertama untuk membentuk pemerintahan. Namun, presiden juga bisa mempertimbangkan kandidat yang menerima rekomendasi terbanyak dan memimpin partai terbesar, yang dalam hal ini bisa jadi Netanyahu. Sejarah pernah mencatat kepala partai kecil menerima mandat dan berhasil membentuk pemerintahan, seperti yang terjadi pada 2021 ketika Naftali Bennett menjadi perdana menteri meski Likud memiliki kursi terbanyak di parlemen.

Calon perdana menteri pilihan presiden diberi waktu 28 hari, dengan tambahan 14 hari jika diminta, untuk membentuk pemerintahan. Jika gagal, presiden mengulangi proses tersebut. Apabila setelah dua putaran dan putaran ketiga selama 21 hari yang dijalankan Knesset tidak ada pemerintahan yang terbentuk, Israel harus kembali menggelar pemilihan umum.

Dalam upaya membentuk koalisi, setiap partai berusaha memaksimalkan pengaruh untuk mengamankan kekuasaan, misalnya melalui jumlah dan pentingnya kementerian, kendali atas anggaran, serta pendanaan untuk konstituen dan lembaga afiliasinya. Peneliti di Council on Foreign Relations (CFR), Elliot Abrams, menyebut banyak isu yang membuat pembentukan koalisi menjadi sangat sulit, seperti apakah partai Arab akan dilibatkan atau dikecualikan, bagaimana dengan koalisi bersama kaum Haredim yang menuntut pemuda mereka tidak direkrut menjadi tentara, serta apakah tokoh oposisi mau bergabung dengan koalisi pimpinan Netanyahu.

Keretakan dalam koalisi Netanyahu saat ini juga membuat hasil pemilu sulit diprediksi. Partai berhaluan kanan memiliki agenda masing-masing, terutama soal wajib militer bagi kaum Haredim yang selama ini dibebaskan agar bisa belajar Taurat di Yeshiva. Peneliti Senior CFR, Steven A. Cook, menilai partai Itamar Ben Gvir ingin memastikan kebijakan yang menguntungkan kelompok mereka dan bisa saja berpindah mendukung Eisenkot asalkan keinginannya diakomodasi. Ben-Gvir sendiri sempat keluar dari koalisi Netanyahu pada 2025 setelah Israel menyepakati gencatan senjata dengan Hamas.

Sementara itu, blok anti-Netanyahu memiliki posisi serupa soal wajib militer kaum ultra-Ortodoks, yakni ingin kelompok ini tetap ikut wamil. Mereka juga fokus pada pembatasan masa jabatan presiden, pembuatan UUD, dan pembentukan komite untuk menyelidiki peristiwa 7 Oktober. Namun, blok oposisi belum menentukan calon pengganti Netanyahu dan tidak mencantumkan posisi untuk partai Arab mana pun. Menurut Cook, pihak oposisi tidak bisa mendapat 61 kursi tanpa dukungan kaum Haredim atau partai Ra'am, langkah yang akan melanggar tabu dalam politik Israel.