Anwar Ibrahim Minta Warga Malaysia Tinggalkan Waze, Ini Alasan di Baliknya

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat agar tidak lagi menggunakan aplikasi navigasi Waze. Menurutnya, ada kekhawatiran serius terkait keamanan data pribadi pengguna di balik penggunaan aplikasi tersebut.

Sebagai gantinya, Anwar menyarankan warga Malaysia beralih ke Tuju, aplikasi navigasi yang dikembangkan oleh Otoritas Jalan Raya Malaysia. Langkah ini dinilai lebih aman karena dikelola langsung oleh otoritas dalam negeri.

Imbauan itu disampaikan Anwar usai memimpin rapat Komite Keamanan Siber Nasional Malaysia (JKSN). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah secara khusus membahas potensi risiko penggunaan Waze untuk memantau data warga Malaysia.

Anwar menjelaskan, Waze tunduk pada hukum pemerintah Israel. Karena itu, ia menilai aspek keamanan data dan identitas warga negara harus menjadi perhatian utama. "Kita tidak bisa berkompromi dalam hal keamanan data dan identitas," kata Anwar dalam unggahan di Facebook, seperti dikutip dari Channel News Asia (CNA), Minggu (25/10).

Waze sendiri merupakan aplikasi navigasi yang dikembangkan di Israel. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada 2009 dengan nama FreeMap Israel sebagai proyek sumber terbuka, sebelum akhirnya diakuisisi Google pada 2013 dengan nilai US$1 miliar.

Kekhawatiran terhadap keamanan data Waze ternyata juga muncul di negara lain. Irak berencana memblokir penggunaan aplikasi tersebut pada akhir Desember tahun ini. Menteri komunikasi Irak bahkan menyebut keamanan data dan asal-usul Waze dari Israel sebagai pertimbangan kebijakan tersebut. Malaysia dan Irak diketahui termasuk negara yang tidak secara resmi mengakui Israel.

Selain membahas risiko aplikasi navigasi, rapat JKSN juga meninjau perkembangan ancaman siber dan upaya memperkuat kedaulatan digital Malaysia. Anwar menyebut pemerintah turut membahas keamanan MyDigital ID, platform verifikasi identitas digital nasional, serta ancaman baru yang muncul dari perkembangan kecerdasan buatan (AI) otonom.

Pemerintah Malaysia juga memperkuat sistem identitas terintegrasi dengan mengandalkan MyKad sebagai identitas fisik dan MyDigital ID untuk transaksi digital, didukung penguatan sistem keamanan siber. "Upaya ini penting untuk memastikan digitalisasi layanan publik terus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan keamanan, kepercayaan, dan kedaulatan negara," pungkas Anwar.