1,159 Juta Warga Arab Berhak Memilih di Pemilu Israel, tapi Terjepit Dilema Politik

Pemilihan Knesset Israel yang dijadwalkan berlangsung 27 Oktober mendatang akan melibatkan sekitar 1,159 juta warga Arab yang berhak memberikan suara. Angka itu setara 18 persen dari total pemilih yang memenuhi syarat, berdasarkan keterangan Komite Pemilu Israel pada Rabu (21/10).

Komite tersebut merinci total pemilih mencapai 7,3 juta orang. Sebanyak 6,5 juta di antaranya berdomisili tetap di Israel, sedangkan sisanya berada di luar negeri. Warga Yahudi mendominasi daftar pemilih dengan 77 persen, termasuk 13,6 persen kelompok ultra-Ortodoks, sementara warga Arab 18 persen dan kelompok lain 5 persen.

Meski jumlahnya signifikan, warga Arab yang diwakili partai-partai Arab justru berada di posisi sulit. Dominasi partai sayap kanan Israel yang enggan menggandeng mereka membuat peran politik warga Arab terhambat, meski berbagai jajak pendapat menunjukkan baik koalisi pemerintahan Netanyahu maupun oposisi Yahudi yang dipimpin Gadi Eisenkot tidak mampu meraih mayoritas parlemen sendiri.

Secara teori, partai-partai Arab seharusnya menjadi penentu kemenangan bila bergabung dengan salah satu kekuatan politik. Namun, menurut analis senior International Crisis Group (ICG) Amjad Iraqi, proyeksi itu hanya menceritakan sebagian dari kisah perpecahan yang lebih dalam di jantung politik Palestina di Israel. Warga Arab, katanya, berjuang melindungi hak-hak mereka, bahkan keberadaan mereka, di tengah negara Israel yang semakin agresif.

Logika politik semestinya mendorong blok anti-Netanyahu menggandeng partai-partai Arab untuk menggulingkan perdana menteri yang telah lama menjabat bersama sekutu sayap kanannya seperti Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Kenyataannya, prasangka politik lebih berpengaruh dibanding perhitungan elektoral. Hampir semua partai oposisi Yahudi bersikeras tidak akan bersekutu dengan rekan-rekan Arab mereka, bahkan sebagian menolak menerima mereka sebagai pendukung eksternal pemerintahan minoritas.

Sikap itu terlihat dari sejumlah tokoh. Pemimpin Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, secara terbuka menyatakan permusuhan terhadap warga Palestina. Pemimpin Together, Naftali Bennett, khawatir mengecewakan pemilih Yahudi yang masih terguncang akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sementara pemimpin Yesh Atid, Yair Lapid, enggan dibatasi oleh tuntutan partai-partai Arab.

Eisenkot sendiri menegaskan tengah membangun koalisi mayoritas Zionis dan menilai tidak satu pun daftar partai Arab memenuhi kriterianya untuk bermitra. Syarat yang dia ajukan antara lain mendukung wajib militer di angkatan darat atau badan-badan sipil, mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis, serta menyebut Hamas sebagai organisasi teroris.

Meski terus dikucilkan dan didiskreditkan, kelompok partai Arab Joint List atau HaReshima HaMeshutefet menegaskan kesiapan mereka berperan menentukan pemerintahan Israel berikutnya. Mereka tidak berilusi tentang koalisi pimpinan Eisenkot yang dinilai menggemakan banyak pandangan sayap kanan Netanyahu. Namun, mereka meyakini mandat baru bagi sayap kanan ekstrem dapat menjadi ancaman eksistensial bagi komunitas Arab, terlebih bagi warga Palestina di wilayah pendudukan. Karena itu, mereka menilai sudah menjadi kewajiban mencegah kembalinya Netanyahu dengan segala cara politik yang dimiliki. Seorang anggota parlemen Arab bahkan menyebut tujuan mereka adalah memperlambat pendarahan, dan bukan dalam arti kiasan.