Wali Kota Padang Panjang Teken Komitmen Antikorupsi, Fokus pada Anggaran dan Pengadaan Barang

Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis resmi menandatangani komitmen perbaikan tata kelola pemerintahan. Penandatanganan ini berlangsung di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat pada Kamis (8/10/2026) dan menjadi bagian dari Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pencegahan Korupsi di Sumatera Barat.

Komitmen tersebut menitikberatkan pada tiga area utama, yakni perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa. Menurut Hendri, langkah ini penting untuk menutup celah terjadinya penyimpangan di lingkungan pemerintahan.

"Penandatanganan komitmen bersama ini sekaligus menjadi penegasan bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama," tegas Hendri.

Rapat koordinasi itu dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. Ahmad Wiyagus, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, serta para ketua DPRD dan kepala daerah se-Sumatera Barat.

Hendri menilai sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, KPK, BPKP, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat krusial. Kerja sama itu diyakini mampu memperkuat pengawasan terhadap perencanaan program, penggunaan anggaran, hingga proses pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, Wamendagri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya integritas sejak tahap perencanaan. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar menjaga transparansi dan akuntabilitas hingga pelaksanaan program.

"Penguatan integritas ini perlu kita terapkan sejak tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Langkah tersebut penting untuk menutup ruang terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto turut menyoroti integritas dalam kepemimpinan daerah. Dalam pemaparan bertajuk Menjaga Marwah, Menguatkan Amanah: Kepemimpinan Berintegritas dalam Tata Kelola Sumbar, ia mengingatkan para pejabat publik agar menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab.

"Kami mengingatkan para kepala daerah dan jajaran penyelenggara pemerintahan agar senantiasa menjaga marwah jabatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam setiap pengambilan keputusan," kata Setyo.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menilai rapat koordinasi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antarpemerintah daerah. Ia juga menegaskan komitmen pembenahan perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, serta pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan. Komitmen ini diharapkan dapat diterapkan secara konsisten oleh Pemerintah Kota Padang Panjang guna mencegah penyimpangan dan menjaga kepercayaan masyarakat.