BGN Kejar Target 10 Ribu Dapur MBG Pakai Prasmanan, Pengawasan Kini Dibantu CCTV Berbasis AI

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penerapan metode prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 5.000 hingga 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga akhir 2026. Langkah ini diambil untuk menekan risiko keracunan makanan, mencegah makanan rusak, sekaligus memastikan sajian tetap hangat saat diterima siswa.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan target tersebut dalam agenda Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta Selatan, Kamis (29/10). Menurutnya, metode prasmanan juga dinilai lebih diminati siswa dibandingkan sistem penyajian sebelumnya.

"Target saya adalah sampai dengan akhir tahun, untuk mengurangi keracunan, makanan-makanan rusak, gangguan kesehatan, dan paling diminati oleh siswa ini, maka kami berharap sampai dengan akhir tahun, kita bisa implementasi MBG Prasmanan ini 5.000 sampai dengan 10.000 dapur sudah bisa mengimplementasikan ini," ujar Sudaryono.

Sebelum diperluas, uji coba metode prasmanan telah dilakukan di 66 dapur. BGN berencana menambah sekitar 230 dapur lain ke dalam tahap uji coba. Hasil pelaksanaan awal sejauh ini dinilai positif.

Sudaryono menjelaskan, metode prasmanan yang diterapkan BGN tidak mengharuskan seluruh siswa berkumpul di satu lokasi untuk mengambil makanan. Penyajian dilakukan langsung di masing-masing kelas dengan jumlah porsi disesuaikan dengan jumlah siswa.

"Kalau di kelas ada 30 orang, dia bawa 30 porsi nasi, sayur, lauk, ditaruh di kelas, dia sajikan, dia makan, dia beresin, kemudian selesai. Jadi hangat-hangat, enggak perlu diangetin karena dibawanya hangat-hangat, dijaga suhunya di 60 derajat minimal," kata Sudaryono.

Dengan cara itu, makanan dapat langsung dikonsumsi tanpa perlu dipanaskan ulang di sekolah. Suhu makanan dijaga minimal 60 derajat Celsius. Siswa yang masih lapar juga diperbolehkan mengambil tambahan selama persediaan masih tersedia, sehingga porsi awal tetap mengikuti kebutuhan gizi dan makanan tambahan disiapkan sebagai cadangan.

Untuk sekolah dengan jumlah siswa besar, BGN memungkinkan adanya dapur di lingkungan sekolah. Sementara sekolah dengan siswa lebih sedikit akan dilayani melalui dapur terpusat atau central kitchen. Sudaryono menyebut metode ini mengacu pada praktik penyediaan makanan di sejumlah negara, termasuk Jepang dan negara-negara Eropa.

"Ini adalah best practice yang kami belajar dari banyak negara dan beberapa negara salah satunya Jepang, kemudian ada dari Eropa juga kami lihat, caranya sama. Jadi sebetulnya ini best practice, bukan karangan saya," ujarnya.

Selain mengubah metode penyajian, BGN memperkuat pengawasan operasional dapur melalui CCTV yang terhubung dengan sistem pemantauan terpusat berbasis kecerdasan buatan atau AI. Sedikitnya 5.000 hingga 10.000 dapur dari total sekitar 26.300 SPPG ditargetkan terhubung dengan sistem tersebut hingga akhir 2026.

"Kami targetkan sampai dengan akhir tahun ini minimal 5.000 sampai dengan 10.000 dapur dari 26.300 dapur tadi sudah terkoneksi dengan CCTV secara sentral," kata Sudaryono.

Menurutnya, CCTV terintegrasi AI berfungsi memperkuat pengawasan proses pengolahan makanan dan mencegah pelanggaran prosedur operasional standar (SOP). Sistem ini dirancang mendeteksi pelanggaran sehingga petugas dapat melakukan tindakan pencegahan sebelum makanan disajikan kepada penerima manfaat.

"Kemudian digabungkan atau diamati melalui artificial intelligence sehingga kita bisa lakukan fungsi-fungsi pencegahan terkait pelaksanaan SOP di dapur," ujar Sudaryono.

Ia mencontohkan, sistem pemantauan dapat mengidentifikasi praktik pengolahan yang tidak sesuai standar, seperti meletakkan bahan makanan di lantai, tidak menggunakan sarung tangan, atau memotong sayuran di tempat yang tidak semestinya. BGN berharap kombinasi metode prasmanan dan pengawasan CCTV berbasis AI dapat memperkuat pengendalian mutu makanan dalam program MBG.