Stunting di Bukittinggi 16,8 Persen, Komisi IX DPR Soroti Kecamatan ABTB yang Sudah Zero Stunting

Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama bersama mitra kerja menggelar sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), Kota Bukittinggi, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini membahas peningkatan kualitas keluarga, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, pendampingan keluarga berisiko stunting, hingga penguatan peran masyarakat dalam program kependudukan dan KB.

Menurut Ade Rezki, pembangunan keluarga sebaiknya dimulai jauh sebelum pasangan menikah. Persiapan itu mencakup pemeriksaan kesehatan fisik, psikologis, dan pemahaman keagamaan agar tercipta keluarga yang berkualitas.

"Proses mematangkan pikiran-pikiran dua sejoli anak muda sebelum ingin memulai sebuah rumah tangga, melakukan pengecekan di puskesmas, pengecekan kesehatan, pengecekan psikologi, maupun pengecekan keagamaan di Kantor Urusan Agama," ujarnya.

Ia menyebut dukungan terhadap program pembangunan keluarga direncanakan berlanjut pada 2027. Bentuknya berupa anggaran bagi dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendampingan masyarakat.

"Di tahun 2027 nanti akan banyak dukungan, baik itu anggaran untuk dinas dan OPD KB maupun dalam bentuk kegiatan peningkatan mutu dan kualitas manusia, pendampingan, dan lain-lain," kata Ade.

Dalam konteks pencegahan stunting, Ade memaparkan prevalensi stunting di Kota Bukittinggi sebesar 16,8 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 22,2 persen.

"Prevalensi stunting di Kota Bukittinggi itu cuma 16,8 persen, dari rata-rata nasional 22,2 persen," tuturnya.

Ia juga menyoroti Kecamatan ABTB yang disebut telah mencapai zero stunting. Ade berharap capaian tersebut bisa dipertahankan lewat keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat.

"Zero stunting di Kecamatan ABTB, mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang dapat kita pertahankan, tidak ada anak stunting di Kecamatan ABTB," ucapnya.

Ade menegaskan, pencegahan stunting memerlukan kerja sama berkelanjutan karena penanganan anak yang mengalami stunting adalah tanggung jawab bersama. "Selama masih ada anak-anak stunting di Kota Bukittinggi, itu akan menjadi tanggung jawab dan tugas kita bersama, Bapak dan Ibu," sebutnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi Susi Yanti menjelaskan, Program Bangga Kencana memiliki cakupan lebih luas daripada pengendalian kelahiran. Program ini juga mendorong pembangunan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berketahanan.

"Program Bangga Kencana bukan hanya tentang pengendalian kelahiran, tetapi juga mencakup pembangunan keluarga secara menyeluruh untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berketahanan," katanya.

Susi menambahkan, pencegahan stunting dilakukan melalui pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, ibu menyusui, serta keluarga yang memiliki bayi dan balita. Pendampingan itu memastikan mereka memperoleh pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi yang memadai. Kader keluarga berencana berperan memberi penyuluhan, mendata keluarga yang butuh pendampingan, serta menghubungkan masyarakat dengan penyuluh KB dan pemerintah.

"Keberhasilan Program Bangga Kencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, hingga media massa dalam meningkatkan kualitas keluarga dan mencegah stunting," ungkapnya.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sumatera Barat Mardalena Wati Yulia, Camat ABTB Hendra Eka Putra, Kapolsek Bukittinggi Iptu Alwadodi, serta Danramil 13 ABTB.