PM Jepang Peringatkan Penurunan Populasi sebagai Krisis Nasional, Sensus 2025 Tunjukkan Penurunan 2,5 Persen

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa penurunan populasi yang dialami negaranya merupakan "krisis nasional yang berkembang secara diam-diam". Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pidato kebijakan di hadapan parlemen Jepang pada Senin (5/10), seperti dilaporkan AFP.

Dalam pidatonya, Takaichi berjanji akan menyusun strategi komprehensif untuk mengatasi persoalan tersebut hingga akhir tahun ini. Pemerintah Jepang disebut akan merumuskan langkah-langkah menghadapi penyusutan dan penuaan populasi yang terus berlangsung.

Masalah ini semakin terlihat dari hasil sensus Jepang 2025. Data yang dirilis menunjukkan populasi Jepang menurun sekitar 2,5 persen dibandingkan sensus 2020. Penurunan ini menjadi perhatian serius di tengah upaya pemerintah membalikkan tren demografis.

Pada 2024, populasi Jepang menyusut 0,75 persen atau setara 908.574 orang. Angka tersebut merupakan penurunan terbesar sejak pencatatan dimulai pada 1968, menandakan laju penyusutan yang semakin cepat.

Kementerian Dalam Negeri Jepang melaporkan jumlah penduduk saat ini berada di angka 120,6 juta jiwa. Jumlah itu menyusut sangat signifikan dibandingkan pada 2009 yang masih mencapai 126,6 juta jiwa.

Dengan kondisi ini, pemerintah Jepang menghadapi tekanan besar untuk segera mengambil kebijakan efektif. Penurunan populasi yang terus berlanjut berdampak luas, mulai dari sektor ketenagakerjaan hingga keberlanjutan sistem sosial dan ekonomi negara.

Pernyataan Takaichi menegaskan bahwa isu demografi kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya. Strategi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjawab tantangan penyusutan dan penuaan populasi yang kian mendesak.