Partisipasi Warga Palestina di Pemilu Israel Melonjak, Analis Sebut Bisa Tembus 70 Persen

Partisipasi pemilih dari kalangan warga Palestina di Israel diprediksi mengalami lonjakan signifikan pada pemilihan umum Israel yang berlangsung Selasa (27/10). Dua jajak pendapat terbaru memperkirakan tingkat partisipasi mereka mencapai 64 hingga 68 persen, meningkat jauh dibandingkan pemilu 2022 yang hanya 54 persen.

Warga Palestina sendiri berjumlah sekitar 2,1 juta jiwa, atau sekitar 20 persen dari total populasi Israel. Dengan jumlah sebesar itu, tingkat partisipasi mereka menjadi faktor yang diperhitungkan dalam peta politik Israel.

Analis di lembaga kajian Van Leer Institute Israel, Ameer Fakhoury, memperkirakan angka partisipasi warga Palestina bahkan bisa melampaui 70 persen. Menurutnya, informasi yang ia terima menunjukkan tingkat partisipasi telah menyentuh sekitar 69 persen, namun angka itu belum dipublikasikan karena dikhawatirkan membuat sebagian pemilih merasa puas dan malah mengurangi dorongan untuk menggunakan hak pilih.

"Ada harapan yang tulus, dan tampaknya ekspektasi yang beralasan, bahwa tingkat partisipasi pemilih dapat mendekati 70 persen, atau bahkan melebihinya," kata Fakhoury kepada Middle East Eye.

Pada pemilu 2020, aliansi partai-partai yang mewakili warga Palestina, Joint List atau Daftar Gabungan, berhasil meraih 15 kursi di parlemen Israel, Knesset. Namun pada pemilu 2022, partisipasi pemilih Palestina turun menjadi 54 persen.

Menurut Fakhoury, meningkatnya minat warga Palestina untuk memberikan suara kali ini tidak lepas dari perubahan situasi politik Israel dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah perang di Jalur Gaza dan meningkatnya tekanan terhadap masyarakat Palestina. "Saya percaya orang-orang secara naluriah memahami bahwa Israel yang mereka kenal dulu telah berubah," ujarnya.

Fakhoury menilai pemilu kali ini menjadi kesempatan penting bagi warga Palestina untuk mempertahankan pengaruh politik mereka. Partisipasi yang tinggi dapat memperkuat posisi partai-partai Arab, termasuk Joint List dan Raam, dalam menentukan arah politik Israel berikutnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan jumlah pemilih saja tidak cukup. Partai-partai yang mewakili warga Palestina juga harus mampu menyesuaikan strategi politik dengan perubahan kondisi sejak Perjanjian Oslo pada 1993. Menurutnya, lingkungan politik yang menjadi dasar pembentukan strategi, aliansi, dan pendekatan politik Palestina telah berubah secara mendasar.

"Seluruh lingkungan tempat mereka mengembangkan bahasa politik, kosakata, aliansi, dan strategi mereka telah berubah hampir sepenuhnya. Jika mereka terus beroperasi menggunakan asumsi yang sama, tanpa menyadari transformasi ini, mereka akan gagal," kata Fakhoury.

Fakhoury memperkirakan tingkat partisipasi pemilih Palestina bisa mencapai 72 hingga 73 persen, bahkan lebih tinggi. Namun ia menekankan pentingnya mengorganisasi pemilih secara efektif agar peningkatan partisipasi benar-benar berdampak pada hasil pemilu. "Tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai 72 persen atau 73 persen. Insya Allah, mungkin bahkan lebih tinggi. Hari pemilihan mungkin akan membawa banyak kejutan," ujarnya.

Di sisi lain, pembentukan pemerintahan Israel setelah pemilu diperkirakan menghadapi tantangan apabila tidak ada partai atau blok politik yang memperoleh dukungan cukup untuk membentuk mayoritas di Knesset. Fakhoury memperingatkan bahwa ketidakstabilan politik dapat memicu pemilu ulang, seperti yang terjadi dalam sejumlah pemilihan di Israel selama dekade terakhir. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi menghadirkan tantangan yang lebih besar bagi masyarakat Palestina.

"Bahaya terbesar tidak selalu terletak pada hasil pemilu langsung. Bahaya terbesar terletak pada apa yang terjadi setelahnya," kata Fakhoury. "Inilah mengapa kerja politik kita harus dimulai segera setelah pemilihan. Kita tidak bisa hanya sekadar memberi selamat kepada diri sendiri karena telah mencegah berlanjutnya pemerintahan yang melakukan genosida," ujarnya.