Menlu RI Tegaskan ke Singapura: Petani dan Anak-anak Indonesia Jadi Korban Pertama Karhutla

Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan posisi Indonesia di hadapan Singapura terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dalam pertemuan dengan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Jakarta, Selasa (27/10), ia menyatakan bahwa korban pertama dari bencana ini adalah warga Indonesia sendiri.

"Soal kebakaran hutan dan lahan, biarkan saya perjelas. Korban-korban pertama dari kebakaran ini adalah warga Indonesia," kata Tata, sapaan akrab Arrmanatha, dalam pernyataan pers bersama di sebelah Vivian.

Ia menjelaskan bahwa para petani, anak-anak, dan keluarga di Sumatra dan Kalimantan menjadi pihak yang paling awal menghirup kabut asap. Karena itu, menurut Tata, Presiden Prabowo Subianto menjadikan penanganan karhutla sebagai prioritas nasional, dan hal tersebut telah disampaikannya langsung kepada Menlu Vivian.

Pemerintah Indonesia, lanjut Tata, telah mengerahkan berbagai upaya untuk memadamkan kebakaran hutan. Langkah yang dilakukan antara lain water bombing, penggunaan dry ice, hingga modifikasi cuaca. Indonesia juga mengerahkan 71 ribu personel dan 51 unit udara yang dimobilisasi ke seluruh titik panas karhutla.

"Kami akan terus mengerahkan teknologi yang tersedia untuk menghentikan kebakaran hutan. Tapi, lagi-lagi alam lah yang menentukan apakah usaha kita bisa berhasil," ujarnya.

Tata menambahkan bahwa upaya melindungi warga Indonesia sekaligus berarti melindungi negara tetangga di kawasan. Ia mengaku memahami kecemasan negara-negara tetangga dan mengapresiasi setiap tawaran bantuan yang diterima. Menurutnya, tawaran-tawaran bantuan tersebut masih dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait di Indonesia berdasarkan kebutuhan di lapangan.

Kunjungan Vivian Balakrishnan berlangsung di tengah meningkatnya rasa frustrasi di Singapura dan Malaysia akibat kabut asap yang dipicu karhutla paling parah di Indonesia dalam 11 tahun terakhir. Singapura pun mulai mempertimbangkan memperkuat undang-undang kabut asap lintas batas atau transboundary haze.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu menyatakan bahwa UU Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas yang ada saat ini menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya akses untuk mengumpulkan bukti dan kerja sama dari perusahaan di luar Singapura. "Kerangka penegakan hukum kita seharusnya tidak membiarkan sebuah perusahaan menggagalkan penyelidikan hanya dengan menolak bekerja sama atau tetap berada di luar Singapura," ucapnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Singapura pada 23 Oktober mengumumkan pembentukan panel khusus yang terdiri dari firma hukum, audit, dan investigasi. Panel ini akan mendukung penyelidikan lintas batas terhadap operasional, hubungan korporasi, dan rantai pasok perusahaan yang teridentifikasi.