Zulhas Resmi Mulai Salurkan Bantuan Beras, 33,2 Juta Keluarga Jadi Penerima

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas resmi membuka penyaluran Program Bantuan Pangan untuk periode Oktober-Desember 2026. Acara peluncuran berlangsung di Kantor Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang, Sumatra Barat, dan menjadi penanda dimulainya distribusi bantuan kepada masyarakat penerima.

Program ini menyasar 33,2 juta keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4. Setiap keluarga berhak mendapatkan 10 kilogram beras per bulan, sehingga total bantuan untuk tiga bulan mencapai 30 kilogram dan disalurkan sekaligus dalam satu waktu.

Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan beras mendekati 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan penyaluran tersebut. Khusus di Sumatra Barat, jumlah penerima bantuan tercatat lebih dari 600 ribu keluarga.

Zulhas menjelaskan bahwa pembagian bantuan beras oleh Bulog dilakukan di kantor kelurahan dan desa agar masyarakat lebih mudah menjangkaunya. Penerima ditentukan melalui undangan yang telah disiapkan sebelumnya.

"Pembagian bantuan pangan beras oleh Bulog kepada penerima bantuan pangan yang telah ditentukan melalui undangan dilakukan di kantor kelurahan dan desa sehingga masyarakat lebih mudah mencapainya. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan beras subsidi seharga Rp12.500 per kilogram yang dapat dibeli oleh seluruh masyarakat, mulai dari desil 1 hingga desil 10," ujar Zulhas.

Selain bantuan pangan, pemerintah memberikan perhatian kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebanyak 380 ribu ton beras disiapkan untuk mendukung kebutuhan industri kue dan bihun melalui pengolahan menjadi tepung.

Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga pakan ternak di tengah kenaikan harga jagung akibat musim kemarau. Melalui Perum Bulog, pemerintah akan melepas stok jagung sebanyak 150 ribu ton dengan harga Rp5.500 per kilogram.

Kegiatan penyaluran bantuan ini turut dihadiri Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wali Kota Padang Fadly Amran. Hadir pula Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Koperasi, Sekretaris Daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).