Menko Pangan Minta Ritel Modern Bantu Produk UMKM Tembus Pasar, Ini Perannya
Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong ritel modern berperan lebih besar memperluas pasar produk UMKM, bukan sekadar menjadi tempat pemasaran. Ia menegaskan tidak ada moratorium perizinan ritel dan memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak dibangun untuk bersaing dengan ritel modern.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta perusahaan ritel modern mengambil peran lebih besar dalam memperluas akses pasar produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, ritel tidak cukup hanya menjadi tempat pemasaran, tetapi juga harus menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli saat menghadiri National Summit Hari Ritel Nasional 2026 yang digelar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Bandung, Rabu (11/11). Acara tersebut mengusung tema "Ritel Indonesia Maju - Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia".
Zulkifli menilai sektor ritel memiliki posisi strategis karena menghubungkan petani, nelayan, produsen, industri, UMKM, hingga konsumen. Dengan jaringan pemasaran yang luas, ritel modern dinilai punya peluang besar membantu produk dalam negeri menjangkau pasar yang lebih besar.
Keterlibatan perusahaan ritel dalam pengembangan UMKM, kata dia, dapat dilakukan melalui pembinaan pemasok, pendampingan usaha, peningkatan standar mutu, serta perluasan jaringan pemasaran. Upaya ini dinilai penting agar semakin banyak produk lokal mampu memenuhi persyaratan pasar modern.
Tidak hanya dari sisi kualitas, produk dalam negeri juga perlu memiliki standar keamanan pangan, kontinuitas pasokan, kemasan, pelabelan, hingga ketertelusuran yang memadai. Dengan pemenuhan standar tersebut, produk UMKM diharapkan semakin kompetitif dan berpeluang lebih besar masuk ke jaringan ritel modern.
Selain mendorong keterlibatan ritel dalam pengembangan UMKM, pemerintah membuka ruang pertumbuhan sektor ritel di seluruh wilayah Indonesia. Zulkifli menegaskan tidak ada kebijakan moratorium perizinan ritel modern di lokasi mana pun. Meski demikian, pengaturan kegiatan usaha dan penataan ruang tetap memperhatikan kewenangan pemerintah daerah serta ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara ritel modern dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperkuat ekosistem ekonomi nasional. Zulkifli memastikan koperasi tersebut tidak dibangun untuk menjadi pesaing ritel modern. "KDKMP bukan minimarket dan tidak dibangun untuk berhadapan atau bersaing dengan ritel modern," ujarnya.
KDKMP diposisikan sebagai infrastruktur ekonomi desa yang berperan mendukung distribusi barang bersubsidi, komoditas strategis, program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penyaluran bantuan pemerintah. Koperasi desa juga diharapkan menjadi offtaker atau penampung hasil produksi masyarakat, sehingga dapat menyerap produk petani, nelayan, dan pelaku UMKM sekaligus memperkuat rantai pasok dari desa.
Zulkifli mengajak pemerintah pusat, BUMN, pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan pelaku ritel memperkuat kolaborasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, keberhasilan sektor ritel tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan jumlah gerai maupun nilai transaksi, tetapi juga harus mampu memperkuat produsen lokal, memperluas pasar UMKM, menjaga keterjangkauan pangan, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)