Polda Metro Jaya Pastikan Firli Bahuri Tak Ditangkap, Ternyata Ini yang Terjadi

Kabar soal penangkapan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akhirnya mendapat klarifikasi langsung dari Polda Metro Jaya. Kepolisian menegaskan tidak ada penangkapan terhadap Firli. Yang terjadi, penyidik mendatanginya untuk menindaklanjuti dua kali ketidakhadiran dalam pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Penegasan itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Ia memastikan tidak ada informasi penangkapan seperti yang sempat beredar di tengah masyarakat. "Enggak ada yang diamankan," ujar Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut Budi, personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mendatangi lokasi keberadaan Firli karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebanyak dua kali. Kedatangan penyidik itu murni untuk menindaklanjuti ketidakhadiran tersebut.

Budi menjelaskan, dalam pertemuan itu Firli menyampaikan kesanggupannya untuk hadir pada pemeriksaan yang akan segera dijadwalkan penyidik. "Kehadiran personil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran Sdr. FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan. Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," kata Budi.

Diketahui, Firli Bahuri tengah tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Dalam perkara ini, Firli disangkakan melanggar Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.

Selain itu, Firli juga dijerat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang mengatur larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi. Pelanggaran terhadap ketentuan itu diancam pidana penjara paling lama lima tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo. Pasal 65 UU KPK.

Dengan klarifikasi ini, publik diharapkan tidak lagi berspekulasi soal status Firli. Polda Metro Jaya menegaskan proses hukum tetap berjalan melalui mekanisme pemeriksaan, dan Firli telah berkomitmen memenuhi panggilan penyidik berikutnya.