6,46 Juta Hektare Sawah Diusulkan Masuk LP2B, Tiga Provinsi Masih Jadi PR

Pemerintah terus mendorong perlindungan lahan sawah produktif agar tidak beralih fungsi. Hingga kini, usulan penetapan lahan sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 6,46 juta hektare, atau setara 87,97 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional.

Data tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (11/11). Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) per 21 Oktober 2026, usulan LP2B sawah nasional mencapai 6.463.007 hektare dari total LBS seluas 7.346.470 hektare.

Dari 509 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebanyak 486 daerah telah memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen terhadap LBS. Namun, masih ada tiga provinsi yang perlu mempercepat pemenuhan ketentuan tersebut, yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.

Pemerintah mencatat, pada awal September 2026 lalu terdapat tujuh provinsi yang belum memenuhi ketentuan minimal 87 persen. Jumlah itu berhasil ditekan menjadi tiga provinsi berkat percepatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah produktif merupakan bagian penting dari strategi menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Menurutnya, alih fungsi lahan yang terus terjadi akan mengancam kapasitas produksi pangan Tanah Air.

"Kalau lahan sawah produktif terus beralih fungsi, kapasitas produksi pangan kita akan terancam," tegas Zulkifli dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11).

Ia menambahkan, pemerintah menilai perlindungan lahan sawah harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga lahan produktif sekaligus melindungi investasi infrastruktur irigasi yang telah dibangun.

Dengan begitu, kapasitas produksi pangan nasional diharapkan tetap terjaga demi mewujudkan swasembada pangan. "Karena itu, lahan pertanian harus dilindungi dan kebijakan tata ruang harus berpihak pada keberlanjutan produksi pangan," pungkas Zulkifli.