554 Ribu Hektare Sawah Beralih Fungsi, Pemerintah Bentuk Tim Khusus Usut Perizinan

Pemerintah mengambil langkah tegas menyusul munculnya indikasi alih fungsi lahan sawah seluas 554.615 hektare. Persoalan ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan upaya memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan nasional.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah sepakat membentuk tim lintas kementerian dan lembaga. Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (11/11).

Tim tersebut nantinya akan menelusuri sejumlah aspek penting, mulai dari status perizinan, status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) saat alih fungsi terjadi, hingga jenis lahan sawah yang terdampak. Hasil kajian akan menjadi dasar pemerintah menentukan langkah penyelesaian, termasuk kemungkinan kewajiban penggantian lahan maupun penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Penelusuran ini disebut sebagai salah satu cara memastikan perlindungan lahan pertanian berjalan efektif. Pemerintah juga ingin mencegah berkurangnya kapasitas produksi pangan nasional akibat alih fungsi lahan produktif.

Di sisi lain, pemerintah mencatat perkembangan positif dalam perluasan perlindungan lahan sawah melalui penetapan LP2B. Hingga 21 Oktober 2026, usulan LP2B sawah nasional mencapai 6.463.007 hektare atau sekitar 87,97 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 7.346.470 hektare.

Dari 509 kabupaten/kota, sebanyak 486 daerah atau 95,67 persen telah memenuhi ketentuan minimal LP2B sebesar 87 persen dari luas LBS. Meski begitu, masih ada tiga provinsi yang perlu mempercepat pemenuhan ketentuan tersebut, yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.

Jumlah provinsi yang belum memenuhi ambang batas minimal itu pun berkurang. Pada awal September 2026 masih terdapat tujuh provinsi, namun melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah jumlahnya kini menyusut menjadi tiga provinsi.

Zulkifli Hasan menegaskan perlindungan lahan sawah produktif merupakan bagian penting dari strategi menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. "Kalau lahan sawah produktif terus beralih fungsi, kapasitas produksi pangan kita akan terancam. Karena itu, lahan pertanian harus dilindungi dan kebijakan tata ruang harus berpihak pada keberlanjutan produksi pangan," tegasnya.

Selain menelusuri indikasi alih fungsi lahan, pemerintah mendorong percepatan penetapan surat keputusan (SK) LP2B dan integrasinya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama pemerintah daerah juga akan melanjutkan sinkronisasi peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), termasuk menyelesaikan kesepakatan peta di 17 provinsi.