10 Instansi Pemerintah Filipina Dilaporkan Alami Kebocoran Data, NPC Mulai Selidiki

Komisi Privasi Nasional Filipina (NPC) tengah menyelidiki dugaan insiden kebocoran data pribadi yang menimpa 10 lembaga pemerintahan. Regulator mengonfirmasi telah menerima laporan insiden dari lembaga-lembaga tersebut dan sedang meninjau kondisi setiap kasus, termasuk kemungkinan dampaknya terhadap individu yang informasinya dibobol.

Informasi ini pertama kali dilaporkan GMA News pada Selasa (10/11), seperti dikutip Gulf News. Konfirmasi NPC menjadi perkembangan penting dalam penyelidikan kebocoran data yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah Filipina.

Adapun 10 lembaga yang terdampak meliputi Komisi Presidensial untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (PCGG), Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (DICT), Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan (DOLE) melalui Biro Ketenagakerjaan Lokal, serta Biro Pendapatan Internal (BIR). Selain itu, Perusahaan Hiburan dan Permainan Filipina (PAGCOR), Departemen Kehakiman (DOJ) melalui Kantor Penyelesaian Sengketa Alternatif, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Penjaga Pantai Filipina (PCG), Departemen Perdagangan dan Industri (DTI), serta Departemen Sains dan Teknologi melalui Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina (DOST-PHIVOLCS).

Hingga kini, regulator belum merilis angka gabungan jumlah individu yang berpotensi terdampak. NPC juga belum memastikan apakah informasi pribadi benar-benar dicuri atau dipublikasikan ke publik dalam setiap insiden yang dilaporkan.

Wakil Komisioner Privasi NPC sekaligus juru bicara, Jose Bolermini II, menegaskan bahwa lembaga pemerintah wajib melaporkan insiden kebocoran data pribadi yang memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan Data Privacy Act of 2012. Divisi Kepatuhan dan Pemantauan NPC kemudian menilai setiap laporan dengan memeriksa kondisi insiden, potensi dampak terhadap individu, dan langkah penanganan yang diambil lembaga terkait.

Hasil penilaian tersebut akan disusun menjadi temuan dan rekomendasi bagi Sidang Pleno Komisi (Commission En Banc) yang berwenang menentukan tindakan tepat. NPC menekankan bahwa pengajuan pemberitahuan pelanggaran tidak secara otomatis berarti suatu lembaga telah melanggar undang-undang perlindungan data.

Konfirmasi ini menyusul serangkaian laporan dugaan kebocoran data di sejumlah lembaga pemerintah Filipina. Pada 6 November, NPC menyatakan belum menerima laporan terkait dugaan kebocoran yang saat itu tengah ditinjau, dan berjanji berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan apakah informasi pribadi telah disusupi.

BIR lantas mengumumkan penyelidikan atas tuduhan kebocoran data yang terkait dengan badan pajak tersebut. Menurut laporan BIR, mereka bekerja sama dengan DICT dan otoritas penegak hukum sambil memperkuat langkah-langkah keamanan. Sementara itu, SEC pada 9 November menyatakan tengah menyelidiki insiden keamanan yang terdeteksi pada 6 November dan diduga mengekspos informasi profil individu. Dalam penilaian awal, SEC tidak menemukan bukti bahwa catatan atau kata sandi perusahaan disusupi dan basis data internalnya tetap utuh.