KUR Perumahan 2027 Turun Jadi Rp30 Triliun, Airlangga Sebut Masih Bisa Naik di Semester 2

Pemerintah memutuskan menurunkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan pada 2027 menjadi Rp30 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibanding alokasi tahun ini yang setelah disesuaikan berada di Rp41,7 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan porsi KUR perumahan itu merupakan bagian dari total anggaran program pembiayaan rakyat pada 2027 yang ditetapkan sebesar Rp394,2 triliun. Menurut dia, alokasi tersebut masih terbuka untuk ditambah pada pertengahan tahun.

"(KUR) perumahan Rp30 triliun dan dapat ditingkatkan nanti di semester 2 (2027)," ujar Airlangga di kantornya, Rabu (11/11).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan kinerja penyerapan KUR perumahan sepanjang tahun ini. Berdasarkan data per 1 Januari hingga 10 November 2026, total penyaluran mencapai Rp29,6 triliun atau setara 70,98 persen dari plafon Rp41,7 triliun.

Penyaluran dana tersebut menjangkau 121.301 debitur di seluruh Indonesia. Realisasinya terbagi ke dalam sisi pasokan dan sisi permintaan.

Dari sisi suplai, kredit yang tersalur mencapai Rp10,1 triliun. Rinciannya, Rp5,8 triliun mengalir kepada pengembang perumahan untuk 1.506 debitur, Rp3,1 triliun kepada pedagang bahan bangunan untuk 2.229 debitur, serta Rp1,1 triliun kepada penyedia jasa konstruksi untuk 451 debitur.

Sementara itu, dari sisi permintaan masyarakat, penyaluran KUR mendominasi dengan capaian Rp19,4 triliun. Dana itu terserap untuk renovasi rumah sebesar Rp14,2 triliun dengan 95.376 debitur, pembelian rumah Rp3,1 triliun dengan 11.707 debitur, dan pembangunan rumah untuk mendukung kegiatan usaha Rp2,2 triliun bagi 10.032 debitur.

Maruarar menegaskan kebijakan ini berpihak kepada rakyat. Ia merujuk arahan Presiden agar pelaku UMKM tidak dikenakan bunga tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapat bunga rendah.

"Artinya kebijakan ini menurut kami sangat pro rakyat. Arahan Bapak Presiden, jangan UMKM itu dikasih bunganya tinggi, sementara pengusaha-pengusaha besar dikasih bunganya rendah," ujar Ara.