Rusia dan Ukraina Bersekutu di Indonesia, 23 WNI Dikirim Jadi Tentara Bayaran

Kepolisian mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan internasional yang mengejutkan. Dua warga negara asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina diketahui berkolaborasi di Indonesia untuk merekrut warga negara Indonesia (WNI) menjadi tentara bayaran. Fakta ini disampaikan Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol. Nasriadi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu.

Menurut Nasriadi, kolaborasi kedua WNA tersebut menjadi perhatian khusus penyidik karena kedua negara asal pelaku tengah terlibat konflik bersenjata. "Ada dua pelaku warga negara asing, yaitu warga negara Rusia dan warga negara Ukraina. Kalau di negaranya, mereka saling berperang, tetapi di Indonesia, mereka berkolaborasi mencari warga negara Indonesia untuk bisa direkrut menjadi tentara bayaran yang ada di sana," ujarnya.

Dari total enam tersangka yang ditetapkan, dua di antaranya adalah WNA Rusia dan Ukraina, sedangkan empat lainnya merupakan WNI. Kedua WNA itu diduga memanfaatkan celah ekonomi dan jejaring lokal untuk menggaet korban. Sejauh ini, kepolisian mencatat sedikitnya 23 WNI telah diberangkatkan oleh sindikat tersebut.

"Mereka yang dalam jaringan ini, yang sudah berangkat sebanyak 23 orang menjadi tentara Rusia di sana. Berdasarkan keterangan keluarga, satu orang dipastikan meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka berat terkena ranjau," kata Nasriadi.

Sindikat ini beroperasi lintas daerah di Indonesia, meliputi Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, hingga Bali. Di lokasi-lokasi tersebut, para pelaku mencari calon korban dengan berbagai iming-iming sebelum memberangkatkan mereka ke luar negeri.

Kolaborasi kedua WNA berhasil dihentikan setelah tim gabungan menangkap para pelaku dan membatalkan keberangkatan delapan WNI yang teridentifikasi di bandara serta berdasarkan laporan keluarga. Kepolisian juga memperketat koordinasi lintas instansi untuk membongkar tuntas modus kerja sama tersebut.

"Kami di-back up oleh Direktur PPA-PPO Polda Metro Jaya, dari Hubinter, Imigrasi, dari Densus 88, kemudian dari kementerian. Kami akan terus kembangkan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lainnya," pungkas Nasriadi.