Polda Metro Jaya Libatkan LPSK dan UPT P3A, 30 Korban TPPO Dapat Pendampingan hingga Rumah Aman

Polda Metro Jaya menegaskan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak berhenti pada proses penyidikan terhadap pelaku. Perlindungan dan pemulihan korban menjadi bagian penting yang dijalankan melalui koordinasi lintas lembaga agar hak-hak korban tetap terpenuhi.

Langkah itu disampaikan saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, yang memaparkan penanganan tujuh perkara TPPO dengan 19 tersangka dan 30 korban. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo menyatakan pihaknya tidak hanya fokus pada proses hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi serta pemulihan korban.

"Koordinasi kami lakukan dengan lembaga terkait agar korban mendapatkan layanan yang diperlukan, baik selama proses hukum berjalan maupun pascapenanganan," kata Rita.

Perwakilan Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P3A) DKI Jakarta, Nurhayati, menjelaskan bahwa layanan bagi korban diberikan berdasarkan hasil asesmen kebutuhan individual. Bentuk layanan itu meliputi pendampingan hukum, pendampingan psikologis, rujukan medis, serta penempatan di rumah aman (safe house).

"Layanan tersebut tersedia dan dapat diakses selama 24 jam penuh dalam seminggu," ujar Nurhayati.

Dari sisi perlindungan saksi dan korban, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Wawan Fahrudin menyatakan kesiapan memberikan perlindungan menyeluruh. Cakupannya meliputi bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, hingga fasilitasi pemenuhan hak restitusi bagi korban.

"Ini merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga yang sangat positif. Keterlibatan bersama ini sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan korban berjalan maksimal," tutur Wawan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menambahkan, penegakan hukum dan perlindungan korban harus berjalan selaras. Kepolisian fokus menangani proses hukum para pelaku, sementara pemulihan korban diserahkan kepada lembaga yang berwenang.

"Penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan tetap memprioritaskan pemenuhan hak dan menjaga privasi korban," ungkap Budi.

Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif maupun menyebarkan identitas pribadi para korban. Masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban dugaan TPPO diminta segera melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi Layanan Polisi 110.