Gibran Disebut Mundur dari Kursi Wakil Presiden, Budi Arie Buka Suara di Tengah Desakan Pemakzulan

Kabar mengejutkan datang dari lingkaran kekuasaan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya saat tekanan politik di parlemen kian memanas. Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi tersebut pada Rabu (11/11/2026).

"Betul," ujar Budi Arie singkat melalui pesan tertulis saat dikonfirmasi soal kabar pengunduran diri Gibran.

Informasi ini mencuat tak lama setelah Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada hari yang sama. Sebelumnya, isu serupa sudah berkembang sejak Selasa (10/11/2026) usai pertemuan Gibran dengan Prabowo di Istana Kepresidenan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur dari posisi Wakil Presiden. "Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo.

Meski begitu, saat itu Presiden Prabowo belum memberikan keputusan apakah menerima atau menolak pernyataan pengunduran diri tersebut.

Kabar ini muncul bersamaan dengan menguatnya tekanan politik terhadap Gibran di DPR. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai langkah awal proses pemakzulan terhadap Gibran. Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan fraksi serta dua pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa dari Partai NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.

Dari rincian pengusul, PKS menjadi fraksi dengan anggota terbanyak, yaitu 28 orang. Disusul NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, dan PAN satu orang. Salah satu persoalan yang dipersoalkan adalah pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Mereka menilai dua putusan pengadilan terkait dokumen pendidikan itu menimbulkan pertanyaan soal kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Polemik ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran, yang dipakai sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2024, tidak sah. Persoalan hukum ini juga terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.

Di tengah polemik tersebut, Gibran mengaku mendapat sejumlah saran dari Presiden Prabowo. Salah satunya agar ia tetap memperjuangkan persoalan administrasi pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Gibran juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menyiapkan langkah peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung. Situasi ini menempatkan posisi Gibran dalam sorotan politik dan hukum. Di satu sisi, muncul pernyataan soal keinginannya mundur dari jabatan Wakil Presiden. Di sisi lain, parlemen tengah mengupayakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik yang melibatkan dirinya. Meski kabar pengunduran diri telah dibenarkan Budi Arie, status resmi Gibran sebagai Wakil Presiden dan kelanjutan proses konstitusionalnya masih menunggu pernyataan serta keputusan lembaga negara yang berwenang.