Mantan Ajudan Dalai Lama Sebut Otonomi Tibet Tak Mungkin Terwujud, Ini Alasannya

Jakarta, CNN Indonesia -- Khedroob Thondup, mantan asisten pribadi Dalai Lama, menyoroti sikap pemerintah China terhadap isu otonomi Tibet. Ia menilai bahwa selama beberapa dekade, para pendukung Tibet telah memperjuangkan otonomi sejati di dalam wilayah China, namun upaya itu menghadapi kenyataan yang jauh berbeda.

Menurut Thondup, Beijing tidak sekadar gagal memberikan otonomi sejati, tetapi secara sadar dan konsisten menolaknya. "Bukti dari beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa Beijing tidak sekadar gagal memberikan otonomi sejati, melainkan secara sadar, konsisten, dan sengaja menolaknya," ujarnya seperti dikutip dari European Times, Rabu, 11 November 2026.

Pemerintah China selama ini berargumen bahwa Tibet telah menikmati otonomi melalui sistem otonomi etnis regional. Berbagai buku putih resmi menggambarkan Daerah Otonom Tibet sebagai contoh bagaimana kelompok minoritas mengatur urusan mereka sendiri di bawah kerangka negara China. Namun, Thondup menekankan bahwa frasa kunci dalam dokumen resmi China adalah "di bawah kepemimpinan pemerintah pusat." Artinya, otonomi hanya diizinkan sejauh tidak menantang otoritas Partai Komunis China.

Thondup menjelaskan bahwa Partai Komunis China tidak sedang membangun negara federal atau bergerak menuju desentralisasi. Legitimasi partai sangat bergantung pada otoritas terpusat, persatuan politik, dan kontrol mutlak atas wilayah yang dianggap sebagai teritori kedaulatan. Dari perspektif Beijing, otonomi sejati untuk Tibet bukanlah persoalan administratif semata, melainkan persoalan keamanan nasional.

Para pemimpin China dikatakan khawatir bahwa kendali lokal yang bermakna dapat menumbuhkan identitas politik yang berbeda dari identitas nasional China yang dipromosikan negara. Jika rakyat Tibet memperoleh otoritas signifikan atas pendidikan, agama, narasi sejarah, kebijakan budaya, dan tata kelola lokal, Beijing khawatir tuntutan penentuan nasib sendiri yang lebih besar akan menyusul. "Terlepas dari apakah ketakutan tersebut berdasar atau tidak, yang terpenting adalah kepemimpinan China benar-benar mempercayainya," kata Thondup.

Meskipun Beijing sering menonjolkan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan sebagai bukti keberhasilan kebijakan di Tibet, Thondup menegaskan bahwa investasi ekonomi bukanlah otonomi politik. Menurutnya, sebuah pemerintahan dapat membangun jalan dan menaikkan pendapatan tanpa memberikan pengaruh politik yang berarti bagi populasi atas urusan mereka sendiri.

Thondup menilai bahwa otonomi sejati Tibet akan menuntut Beijing menerima kemungkinan adanya otoritas independen yang substansial di suatu wilayah yang tetap menjadi bagian dari China. Namun, sistem politik China dibangun atas asumsi yang berbeda, di mana desentralisasi tidak dipandang sebagai sumber stabilitas. Setiap proposal besar untuk pemerintahan mandiri Tibet selalu menabrak hambatan yang sama, karena apa yang diinginkan para pencari otonomi dan apa yang bersedia diizinkan oleh negara China adalah dua hal yang fundamental berbeda.

"Perdebatan ini menjadi mandek karena kedua belah pihak berbicara dalam bahasa politik yang sepenuhnya berbeda, dan sampai hal itu berubah, pengejaran otonomi Tibet melalui permohonan kepada Beijing akan tetap menjadi upaya sungguh-sungguh yang ditujukan kepada pemerintah yang sejak awal telah memutuskan bahwa jawabannya adalah tidak," pungkas Thondup.