OJK Ungkap Proyek Karbon Indonesia Jadi Incaran Investor Global, Ada Peringatan Penting

Proyek-proyek berbasis nilai ekonomi karbon di Indonesia disebut kini menjadi salah satu target utama investor global. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (10/11).

Menurut Friderica, ketertarikan investor asing itu terlihat jelas saat dirinya menghadiri London Climate Week beberapa bulan lalu. Dalam forum tersebut, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang paling dicari untuk pengembangan proyek ramah lingkungan.

Daya tarik tersebut, kata dia, tidak lepas dari besarnya potensi proyek hijau yang digagas pemerintah bersama OJK melalui skema Sistem Registri Kategori Karbon atau SATU KARBON. Proyek seperti penghutanan kembali lahan gundul hingga program sosial kemasyarakatan dinilai memiliki nilai ekonomi karbon tinggi yang dinantikan pasar internasional.

Friderica menjelaskan, tingginya minat investor global sejalan dengan tren pasar yang semakin memperhatikan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau ESG. Berdasarkan survei OECD 2023, sebanyak 67 persen investor ritel mengutamakan investasi berbasis keberlanjutan, dan 64 persen di antaranya bahkan bersedia menerima imbal hasil lebih rendah demi masuk ke produk ESG.

Meski begitu, OJK mewanti-wanti para emiten agar tidak memanfaatkan tren investasi hijau untuk melakukan praktik manipulatif atau greenwashing. Friderica menyoroti adanya kesenjangan antara komitmen ESG, implementasi nyata, dan kualitas pengungkapan yang berisiko memunculkan praktik tersebut.

Ia menjelaskan greenwashing merupakan klaim sepihak dari perusahaan yang menyatakan produk atau operasinya sesuai kaidah lingkungan, padahal kenyataannya tidak. OJK juga menyoroti potensi pelanggaran lain seperti impact washing dan social washing.

Untuk mencegah laporan keberlanjutan yang menyesatkan, OJK mendorong penguatan kredibilitas pengungkapan informasi emiten melalui pendampingan bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pendampingan itu mencakup cara menyiapkan laporan yang baik, apa adanya, tidak menutup-nutupi, serta konsekuensi bila emiten tidak menyajikan informasi sesuai kenyataan.