Komisi VIII DPR RI dan Kemenhaj Sosialisasikan Persiapan Haji 2027 di Sumbar

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengadakan sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi di Sumatera Barat. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Sumatera Barat pada Selasa (28/7/2026) ini menjadi langkah awal untuk mematangkan pelaksanaan haji dari tingkat daerah.

Sosialisasi ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat koordinasi antara pemangku kepentingan terkait. Hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, bersama perwakilan Kemenhaj Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini juga melibatkan calon jemaah haji dan unsur masyarakat umum.

Lisda Hendrajoni mengapresiasi kinerja kementerian dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang dinilai mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan pelaksanaan haji 2027 berjalan lebih optimal. Ia menekankan pentingnya penguatan regulasi serta pengawasan ketat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi secara menyeluruh. Menurut Lisda, peningkatan kualitas pelayanan harus mencakup berbagai sektor strategis, seperti fasilitas pemondokan, penyediaan konsumsi, hingga layanan kesehatan. Hal tersebut dinilai penting agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk.

Selain kesiapan penyelenggara, Lisda juga mengimbau calon jemaah untuk melakukan persiapan sejak dini. Kesiapan fisik dan mental, pemahaman manasik, serta kelengkapan administrasi menjadi faktor utama dalam mendukung kelancaran ibadah. Calon jemaah disarankan untuk rutin berolahraga, menjaga pola makan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain itu, mereka juga diingatkan untuk mengikuti rangkaian manasik haji sebanyak delapan kali sesuai ketentuan.

Ia juga berpesan agar seluruh jemaah Indonesia menjaga nama baik bangsa selama berada di Tanah Suci, mematuhi peraturan yang berlaku, serta menunjukkan akhlak yang baik selama menjalankan rangkaian ibadah. Melalui kemitraan strategis antara Komisi VIII DPR RI, Kemenhaj, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dapat berjalan lebih berkualitas, berkeadilan, profesional, serta memberikan perlindungan sosial yang maksimal bagi seluruh jemaah.