Kebakaran Hutan Dinilai Jadi Penghalang Indonesia Capai Target Iklim 2030

Kebakaran hutan dan lahan dinilai menjadi salah satu penghambat utama Indonesia dalam mewujudkan target iklim, terutama pencapaian Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Penilaian itu disampaikan ilmuwan dari European Forest Institute, Krystof Obidzinski, yang juga menyoroti pengembangan pemanfaatan hutan untuk beragam kepentingan atau multi-use forestry.

Menurut Krystof, dampak kebakaran hutan tidak berhenti pada kerusakan ekosistem. Kebakaran juga mengganggu produksi, ketenagakerjaan, perdagangan, kepercayaan, serta dukungan dari lembaga keuangan. Karena itu, ia menekankan perlunya kesiapsiagaan berkelanjutan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan, pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan anggaran yang memadai untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran," kata Krystof, seperti dikutip dari laman resmi BRIN, Rabu (28/10).

FOLU Net Sink 2030 sendiri merupakan target penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan. Target ini tercapai apabila tingkat serapan emisi sudah lebih tinggi dibandingkan tingkat emisi pada 2030. Program tersebut diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.

Ada empat strategi utama dalam program ini, yakni menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon. Sementara itu, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022 mengatur lima bidang dalam tim FOLU Net Sink 2030, mulai dari pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi, pengelolaan ekosistem gambut, hingga instrumen dan informasi.

Selain itu, terdapat 15 kegiatan aksi mitigasi dalam program tersebut. Beberapa di antaranya pengurangan laju deforestasi lahan mineral, restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut, konservasi keanekaragaman hayati, serta rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang.

Dari sisi kesehatan, peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Marcellinus Budi Utomo, mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan juga menurunkan kualitas udara yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. Kajiannya di Kalimantan menggunakan integrasi data satelit, pemodelan atmosfer, dan analisis kuantitatif.

Menurut Marcellinus, asap dan partikulat halus dari kebakaran dapat menyebar ke wilayah lain sehingga dampaknya melampaui kawasan yang terbakar dan memengaruhi udara yang dihirup masyarakat. Kajiannya menggabungkan data aktivitas kebakaran dari satelit, estimasi konsentrasi partikulat halus PM2.5, distribusi penduduk, serta data mortalitas dasar.

Ia menegaskan hasil kajiannya perlu dipahami sesuai batasan metodologi. Estimasi berbasis pemodelan itu tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh penderitaan masyarakat atau membuktikan setiap kematian disebabkan kebakaran hutan. Meski demikian, pendekatan tersebut dapat membantu mengidentifikasi dimensi dampak kebakaran hutan yang kerap luput dari perhatian.

"Informasi mengenai potensi dampak terhadap kesehatan masyarakat dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memperkuat pemantauan kualitas udara, penyampaian peringatan dini, perlindungan kelompok rentan, dan kesiapan pelayanan kesehatan ketika kebenaran terjadi," ujar Marcellinus.