Prabowo Minta Riset Vaksin Malaria Dipercepat, BRIN Incar Terobosan 3 Tahun Lebih Cepat

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mempercepat pengembangan riset vaksin malaria di Indonesia. Arahan tersebut disampaikan Kepala BRIN Arif Satria usai menghadap presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/10).

Menurut Arif, percepatan riset ini mendapat dukungan penuh dari kepala negara. Bahkan, ia berharap target penyelesaian riset vaksin malaria bisa lebih cepat sekitar tiga tahun dari jadwal yang semula ditetapkan. "Pak Presiden minta agar proses riset terkait dengan vaksin ini dipercepat," ujar Arif di hadapan wartawan.

Dalam riset yang tengah berjalan, BRIN saat ini memiliki sekitar lima hingga enam kandidat vaksin potensial. Pengembangan vaksin tersebut tidak dilakukan sendirian, melainkan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan Bio Farma.

Arif menjelaskan, salah satu tantangan dalam riset vaksin malaria di Indonesia adalah karakteristik parasit yang berbeda dari wilayah lain. Ia mencontohkan Plasmodium vivax yang hingga kini belum memiliki vaksin. Jika Indonesia mampu memproduksinya sendiri, hal itu dinilai bisa menjadi kontribusi besar bagi dunia.

"Karena beberapa parasit yang ada di Indonesia ini memang agak berbeda, seperti Plasmodium vivax itu memang saat ini vaksinnya belum ada. Jadi kalau kita bisa produksi di Indonesia, ini bisa menjadi salah satu kontribusi Indonesia untuk dunia," kata Arif.

Prabowo, lanjut Arif, berharap hasil riset vaksin tersebut tidak hanya dimanfaatkan di dalam negeri, tetapi juga dapat digunakan secara luas di dunia. Dengan begitu, Indonesia ikut berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat global.

Pada kesempatan yang sama, Arif menyebut presiden juga menekankan pentingnya kemandirian obat di Tanah Air. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi obat herbal yang sangat kuat, dan BRIN tengah berupaya mengakselerasi pengembangannya bersama berbagai pihak.

Saat ini, BRIN memiliki 19 kandidat obat herbal yang diarahkan untuk masuk ke tahap fitofarmaka. Sebagian obat tersebut masih berada pada level Obat Herbal Terstandarisasi (OHT). Untuk menjadi fitofarmaka, diperlukan sejumlah uji klinis, dan BRIN disebut tengah menjalankannya dengan berkoordinasi bersama Kemenkes serta BPOM.