Rosan Roeslani Buka Suara soal 8 Bos Sawit RI Dipanggil Singapura Terkait Karhutla

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani angkat bicara mengenai pemanggilan pimpinan sejumlah perusahaan kelapa sawit Indonesia oleh Pemerintah Singapura. Pemanggilan tersebut terkait penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Rosan, langkah otoritas Singapura itu merupakan hal positif agar penanganan isu karhutla dapat diselesaikan dengan baik. "Kalau kita melihat ini kan untuk sesuatu yang positif supaya hal-hal seperti karhutla dan yang lainnya bisa terselesaikan dengan baik," ujar Rosan saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Terkait nasib investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) dari Singapura di tengah hubungan kedua negara yang menghangat, Rosan mengaku telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Dalam pertemuan itu, Balakrishnan menegaskan komitmen investasi Singapura ke Indonesia tetap terbuka.

"Kebetulan saya kan kemarin juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura ya, Pak Vivian, dan menyampaikan bahwa komitmen baik itu investasi maupun hal-hal lainnya, itu tetap siap, tetap terbuka," kata Rosan.

Ia menegaskan Indonesia dan Singapura justru bersiap memperkuat koordinasi serta kerja sama di bidang ekonomi dan investasi. Rosan juga menyatakan pihaknya sangat terbuka menerima masukan dan feedback dari Singapura guna mempererat kolaborasi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kepentingan kedua negara terakomodasi secara adil dan tumbuh bersama.

"Saya pun terbuka untuk mendapatkan masukan, feedback, juga dari pihak mereka dan dari kita pun memberikan masukan juga apa yang kita bisa kolaborasikan bersama agar kepentingan dari baik Indonesia dan negara tetangga-tetangga ini bisa lebih rata ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, delapan pimpinan perusahaan kelapa sawit Indonesia bertemu dengan Pemerintah Singapura pada Rabu (28/10). Pertemuan itu dihadiri jajaran pimpinan Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, hingga Sinar Mas Group. Mereka bertemu Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Dalam Negeri K. Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu.

Shanmugam menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan menjalani penilaian independen secara menyeluruh. Evaluasi akan menyasar kegiatan operasional, hubungan korporasi, hingga rantai pasok mereka. Proses investigasi dilakukan oleh panel penilai dan firma hukum independen di bawah arahan Badan Lingkungan Nasional (NEA) Singapura, dengan seluruh biaya operasional panel dibebankan kepada perusahaan yang dinilai.

"Salah satu perusahaan yang telah diidentifikasi harus menunjuk sebuah tim yang terdiri atas perusahaan investigasi dan firma hukum untuk memberikan nasihat kepada perusahaan investigasi tersebut. Keduanya harus berasal dari panel yang ditetapkan, sesuai arahan NEA," ujar Shanmugam kepada perwakilan perusahaan, dikutip dari Channel News Asia. Menurutnya, penilaian independen ini akan membantu perusahaan dengan rantai pasok bersih membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembakaran lahan. Shanmugam menegaskan tujuan proses tersebut bukan untuk mencari kambing hitam atau menetapkan kesalahan demi kepentingan publik maupun politik.