Indonesia Bawa Misi Penting ke Pre-COP31, Jumhur Serukan Komitmen Iklim Jadi Aksi Nyata

Indonesia kembali menegaskan posisinya dalam panggung iklim internasional. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menyampaikan pesan penting bahwa kerja sama global harus mampu menerjemahkan komitmen iklim menjadi tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar janji di atas kertas.

Pesan tersebut disampaikan Jumhur saat mengikuti Leader's Plenary pada Pre-COP Leader's Event, bagian dari rangkaian Pre-Conference of the Parties (Pre-COP31) to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Selasa, 6 Oktober 2026. Forum yang berlangsung di Fiji dan Tuvalu pada 5-9 Oktober 2026 ini menjadi persiapan menuju COP31 di Antalya, Turki, pada 9-20 November 2026.

Salah satu hasil utama Pre-COP Leader's Event adalah diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa. Deklarasi ini menjadi bentuk dukungan masyarakat global, khususnya bagi Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS) dan Negara-Negara Sedang Berkembang (LDC), dalam meningkatkan upaya mitigasi, mengatasi dampak perubahan iklim, serta memperkuat ketahanan terhadap risiko kerugian dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.

Tuvalu, sebagai salah satu SIDS di Pasifik yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, terus menyuarakan urgensi aksi global, terutama menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut. Tanpa aksi adaptasi yang memadai, negara-negara kecil tersebut berisiko kehilangan wilayahnya.

Rangkaian Pre-COP31 dihadiri perwakilan lebih dari 50 negara, termasuk kepala negara dan pemerintahan, menteri, pejabat tinggi, negosiator iklim, serta organisasi internasional. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia Chris Bowen, Presiden COP31 Murat Kurum, Perdana Menteri Tuvalu Feleti Teo, Presiden Palau Surangel Whipps Jr., Perdana Menteri Mauritius Navinchandra Ramgoolam, dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape. Hadir pula Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell, Deputi Sekjen PBB Aminah J. Mohammed, serta perwakilan ADB, GCF, dan lainnya.

Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri LH/Kepala BPLH untuk mewakili Indonesia dalam Pre-COP Leader's Event. Jumhur didampingi Duta Besar RI untuk Fiji merangkap Kiribati, Nauru, dan Tuvalu Dupito Darma Simamora, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Ary Sudijanto, serta Direktur Mobilisasi Sumber Daya PPI Irawan Asaad.

Dalam pernyataannya, Jumhur menekankan bahwa Persetujuan Paris tetap menjadi kompas bersama. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas semua pihak adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata dengan berpedoman pada keadilan dan prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara.

Indonesia juga menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) sebagai arah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Indonesia menegaskan aksi iklim harus berjalan seiring pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat. Percepatan aksi dilakukan melalui FOLU Net Sink 2030, pengurangan emisi dari limbah dan metana, serta transformasi industri melalui dekarbonisasi dan pengembangan industri rendah karbon sejak tahap perancangan.

"Tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret," ujar Jumhur. Indonesia menekankan keberhasilan agenda perubahan iklim tidak hanya ditentukan besarnya komitmen di forum internasional, tetapi juga kemampuan negara-negara memastikan implementasi yang terukur dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.