Defisit APBN Tembus Rp319 Triliun per September, Suahasil Sebut Masih Sesuai Target

Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp319 triliun hingga akhir September 2026. Angka tersebut setara dengan 1,24 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa kinerja APBN sampai tiga perempat tahun 2026 masih berada dalam jalur yang sesuai target atau on track. Hal ini disampaikannya dalam paparan di Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10).

"Sampai dengan akhir September 2026, beberapa hari yang lalu, kinerja anggaran kita cukup baik. Pendapatan negara telah terkumpul Rp2.341,5 triliun, 74,5 persen dari target," ujar Suahasil.

Menurutnya, realisasi pendapatan negara tersebut sejalan dengan periode waktu yang telah berjalan. Hingga akhir September, tahun anggaran 2026 telah memasuki tiga perempat periode. "Kalau pendapatan negara sudah terkumpul 74 persen, artinya on track," katanya.

Dari sisi belanja, realisasi hingga akhir September mencapai Rp2.660,5 triliun atau sekitar 69 persen dari pagu anggaran. Suahasil memperkirakan belanja masih akan meningkat pada dua bulan terakhir tahun ini seiring percepatan belanja, terutama pada November dan Desember. "Belanja negara sudah dibelanjakan Rp2.660,5 triliun. Ini adalah 69 persen. Relatively on track, tentu nanti akan ada percepatan belanja, terutama di November dan di Desember," ujarnya.

Dengan demikian, defisit APBN hingga akhir September tercatat Rp319 triliun atau setara 1,24 persen PDB. "Defisit APBN di angka Rp319 triliun, dan defisit (setara) 1,24 persen PDB, dan memang APBN kita dari sejak awal didesain untuk defisit," kata Suahasil.

Defisit ini terjadi karena realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Hingga September, pendapatan negara tercatat Rp2.341,5 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp2.660,5 triliun.

Suahasil menegaskan bahwa defisit merupakan bagian dari desain APBN untuk menjaga fungsi anggaran sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat. "Artinya kita desain supaya belanja negara bisa lebih tinggi dari apa yang kita kumpulkan dari masyarakat, pendapatan negara. APBN akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang melindungi, dan APBN yang akan terus kredibel," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menjaga angka-angka dalam APBN agar kredibilitas anggaran tetap terpelihara. "Angka-angkanya kita jaga, sehingga dapat dipercaya bahwa APBN ini adalah APBN yang mengumpulkan uang dari rakyat, namun juga belanjanya kembali lagi kepada masyarakat Indonesia," kata Suahasil.

Sebagai perbandingan, hingga akhir Agustus 2026 APBN mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen PDB. Pada periode tersebut, pendapatan negara mencapai Rp2.055,69 triliun, sedangkan belanja negara Rp2.295,7 triliun.