DJP Kebut Penerimaan Pajak Rp750 Triliun, Pemantauan Kini Digelar Tiap Pekan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperketat pengawasan penerimaan negara dengan menggelar pemantauan setiap pekan. Langkah ini ditempuh untuk mengejar sisa target penerimaan pajak sekitar Rp750 triliun hingga akhir 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan melalui rekonsiliasi bersama sejumlah direktorat jenderal terkait di Kementerian Keuangan. Menurutnya, koordinasi ini penting agar penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara tetap seimbang sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terjaga kesehatannya.

"(Penerimaan pajak) ini setiap minggu akan kita pantau. Setiap minggu kita akan rekonsiliasi," ujar Bimo saat ditemui di sela acara seminar internasional bertajuk Taxes, Digital Economy, Cryptoassets: Perspective of Shariah, Kamis (15/10).

Bimo memaparkan bahwa rekonsiliasi tidak hanya mencakup penerimaan pajak, tetapi juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kepabeanan, dan cukai. Pemerintah turut mencocokkan perkembangan penerimaan dengan kebutuhan belanja serta penganggaran negara. "Kami penerimaan, penerimaan kan juga ada penerimaan negara bukan pajak, ada cukai dan kepabeanan. Kita rekonsiliasi antara bertiga, dari sisi penerimaan, dari sisi pengeluaran, penganggarannya seperti apa, dari perbendaharaan dan juga dari direktur jenderal anggaran," jelasnya.

Menurut Bimo, koordinasi lintas direktorat jenderal diperlukan agar perkembangan penerimaan negara sejalan dengan kebutuhan pengeluaran pemerintah. Dengan begitu, pemerintah dapat menilai langkah yang perlu diambil untuk menjaga kesehatan APBN. "Dari sisi pengeluaran atau penganggaran, pembiayaannya seperti apa. Jadi tentu kita koordinasi secara seimbang dengan semua dirjen yang terkait untuk mempertahankan kesehatan APBN," ujarnya.

Bimo menambahkan, pemerintah juga akan mempertimbangkan sisi pembiayaan bila diperlukan untuk menjaga keseimbangan fiskal, termasuk melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) maupun sukuk. "Dari sisi pembiayaan, dari sisi misalnya kita perlu terbitkan surat utang, atau SBN atau sukuk atau apa pun, itu juga nanti akan jadi keseimbangan untuk mempertahankan APBN yang sehat," kata Bimo.

Sebelumnya, Bimo menyampaikan realisasi penerimaan pajak secara kumulatif tumbuh 24,1 persen hingga 30 September 2026. Meski demikian, DJP masih harus mengejar sisa penerimaan sekitar Rp750 triliun untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBN 2026. "Realisasi penerimaan sampai 30 September 2026, seperti yang disampaikan Pak Menkeu, kita bertumbuh akumulasi 24,1 persen dan sisa penerimaan ke depan yang masih harus kami emban sesuai dengan target itu sekitar Rp750 triliun," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10).

Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357 triliun. Hingga akhir September, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.607 triliun atau 68,2 persen dari target. Untuk mengejar kekurangan tersebut, DJP menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari mengoptimalkan data perpajakan untuk memperkuat pengawasan dan pemeriksaan hingga menegakkan hukum serta menggali potensi penerimaan yang belum tergarap.

Selain itu, DJP akan mengoptimalkan penerimaan dari sejumlah sektor usaha yang mencatat pertumbuhan kuat, antara lain perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan. Secara lebih terperinci, sektor yang menjadi perhatian mencakup perdagangan daring, perdagangan bahan bakar minyak (BBM), industri logam dasar, industri minyak sawit mentah (CPO), dan pertambangan minyak dan gas bumi (migas). Di sektor jasa perusahaan, DJP turut menyoroti aktivitas konsultasi manajemen, sementara potensi penerimaan dari sektor transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta real estat juga menjadi perhatian.