Diplomasi Aktif RI ke Negara Tetangga, Belum Ada Protes soal Kabut Asap Karhutla

Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan komunikasi dengan negara-negara tetangga terus berjalan intensif di tengah upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga saat ini, belum ada satu pun negara tetangga yang menyampaikan protes resmi terkait dampak kabut asap yang ditimbulkan.

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, mengungkapkan bahwa koordinasi dengan negara-negara di kawasan berlangsung baik. Langkah diplomasi yang dilakukan termasuk berbagi informasi secara berkala mengenai perkembangan situasi karhutla di Indonesia.

"Komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara di kawasan terus berjalan dengan baik. Langkah diplomasi juga dilakukan dengan terus berbagi informasi mengenai perkembangan situasi karhutla," kata Nabyl dalam keterangannya, Senin (24/8).

Pemerintah Indonesia, lanjut Nabyl, terus melakukan berbagai langkah penanganan karhutla secara terpadu. Upaya ini bertujuan meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk potensi dampak yang menjalar ke negara tetangga.

Dalam kerangka regional, Indonesia mengoptimalkan mekanisme ASEAN untuk pemantauan dan pertukaran informasi terkait karhutla. Kerja sama dengan sesama negara ASEAN juga diperkuat melalui Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas (Agreement on Transboundary Haze Pollution).

"Upaya yang ditempuh merupakan langkah bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pemantauan, pencegahan, penanganan kebakaran, serta memperkuat koordinasi antarnegara dalam menghadapi risiko kabut asap lintas batas," jelasnya.

Nabyl menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah Indonesia belum menerima penyampaian keberatan secara resmi dari negara-negara tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun berjalan efektif dan transparan.

"Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih belum menerima penyampaian keberatan secara resmi dari negara-negara tetangga terkait perkembangan karhutla dan kabut asap," ucap Nabyl.

Di sisi lain, pemerintah terus meningkatkan upaya pengendalian karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Sebanyak 12.880 personel dikerahkan, didukung alat pemadaman, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pemantauan kualitas udara untuk menekan penyebaran kabut asap.