70 Ribu Polisi Dikerahkan di Prancis, Demo Besar Sabtu Ini Picu Kritik Amnesty International

Pemerintah Prancis menyiapkan sekitar 70 ribu personel keamanan untuk mengawal gelombang demonstrasi yang diperkirakan berlangsung pada Sabtu (24/10) waktu setempat. Langkah itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez dalam konferensi pers di Paris, Jumat (23/10).

Menurut Nunez, ribuan aparat tersebut akan dikerahkan untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa susulan yang diprediksi terjadi di sejumlah kota. Di Orleans, misalnya, sekitar 20 ribu hingga 30 ribu orang diperkirakan turun ke jalan. Namun, pemerintah melarang demonstrasi digelar di pusat kota.

Pembatasan serupa berlaku di Lyon, di mana aksi protes tidak diizinkan berlangsung di area pusat kota. Sementara di Paris, pengunjuk rasa hanya diperbolehkan berpawai melalui rute terbatas, yakni antara alun-alun Bastille dan Nation di bagian timur ibu kota.

Kebijakan pembatasan lokasi dan pengurangan personel kepolisian itu mendapat kecaman sejumlah organisasi hak asasi manusia. Amnesty International menilai langkah tersebut sebagai kemerosotan menuju praktik otoriter. Alih-alih menjaga keamanan, Amnesty berpendapat pembatasan itu justru berisiko memicu kericuhan dalam aksi protes.

Kritik juga datang dari Human Rights Watch. Peneliti senior HRW, Eva Cosse, menegaskan bahwa dalam negara yang diatur oleh supremasi hukum, polisi bertanggung jawab memastikan demonstrasi dapat berlangsung damai dan aman, sekaligus melindungi masyarakat dari kekerasan.

Gelombang protes ini bermula dari unjuk rasa ribuan pelajar yang menyoroti carut-marutnya kondisi pendidikan di Prancis. Aksi tersebut kemudian berkembang cepat menjadi gerakan yang lebih luas dan menyebar ke seluruh negeri, dipicu kemarahan masyarakat atas meningkatnya biaya hidup.

Presiden Emmanuel Macron sempat menemui perwakilan pelajar pada Jumat (23/10). Namun, pertemuan itu tidak membuahkan kesepakatan. Para pelajar memilih keluar dari pertemuan dan mendesak peserta aksi lain untuk terus berdemonstrasi hingga pemerintah mengeluarkan langkah konkret menjawab tuntutan mereka.

Sebelumnya, demonstrasi pada Sabtu pekan lalu sempat diwarnai penjarahan, pembakaran, dan perusakan sejumlah fasilitas. Sebanyak 217 orang ditangkap, dan setengah di antaranya diduga terlibat dalam aksi penjarahan. Macron pun menuduh kelompok sayap kiri ekstrem sebagai dalang kerusuhan dan menilai mereka berupaya menjatuhkan republik.