Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas, 31 Juta Kaki Kubik Dialihkan untuk Listrik Batam dan Sumatra

Pemerintah resmi mengurangi pasokan ekspor gas bumi ke Singapura mulai Sabtu (24/10). Langkah ini ditempuh dengan mengalihkan gas yang semula diekspor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, terutama kelistrikan di Batam, Bintan, dan Sumatra.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menjelaskan pengalihan dilakukan melalui dua skema. Pertama, gas dari Natuna disalurkan ke PLN Batam melalui Pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam sebesar 15 juta standar kaki kubik per hari.

Kedua, pemerintah mengurangi pasokan gas dari Sumatra yang selama ini diekspor ke Singapura sebesar 16 juta standar kaki kubik per hari melalui pipa Transgasindo (TGI). Gas tersebut dialihkan untuk kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.

Dengan dua skema itu, total volume gas yang dialihkan dari pasokan ekspor ke Singapura mencapai 31 juta standar kaki kubik per hari. Djoko menyatakan pihaknya akan memantau perkembangan pengalihan pasokan tersebut setiap hari.

Menurut Djoko, kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 8 ayat (1), yang mengatur prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Ia juga menegaskan penyesuaian pasokan hanya berlaku untuk Singapura, bukan negara lain, karena jalur pipa yang menghubungkan Indonesia hanya menuju negara tersebut.

"Enggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja," kata Djoko di sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian ESDM di The Westin, Jakarta, Jumat (23/10) malam.

Rencana pengurangan ekspor gas ke negara tetangga sebelumnya disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Rabu (21/10). Saat itu, Bahlil menyebut pemerintah mempertimbangkan penghentian atau tidak memperpanjang kontrak ekspor gas dengan negara tetangga agar kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi.

Bahlil mengaitkan rencana tersebut dengan dinamika geopolitik global dan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah menjaga ketahanan energi nasional. Ia menegaskan kebutuhan dalam negeri harus diutamakan sebelum memutuskan kelanjutan kontrak ekspor gas ke negara tetangga.

"Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri," tegas Bahlil seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.