Bupati Solok Selatan Minta OPD Susun APBD 2027 Presisi, Anggaran Terbatas Tetap Prioritaskan Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mulai mematangkan persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Bupati Solok Selatan H. Khairunas meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan program secara presisi dan terukur, terutama di tengah penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Instruksi tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di Halaman Kantor Bupati, Senin (12/10/2026). Menurut Khairunas, penyesuaian porsi anggaran daerah tidak boleh menghentikan pembangunan. Efisiensi harus tetap dijalankan, sementara perencanaan program skala prioritas seperti pembangunan sarana pendidikan dan fasilitas umum wajib disusun dengan matang.

Khairunas menjelaskan bahwa dinamika kebijakan APBN dan APBD Provinsi menuntut daerah terus menerapkan prinsip efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Porsi anggaran yang semakin terbatas, katanya, harus dikelola secara cermat dan diarahkan pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Untuk menopang keberhasilan perencanaan itu, Bupati meminta keterpaduan kerja sama lintas-OPD agar bekerja sebagai super tim dalam mengawal seluruh kegiatan fisik dan administrasi yang sedang berjalan di tahun 2026. Ia menekankan pentingnya pengawasan berjenjang dan terkontrol yang melibatkan Sekretaris Daerah, Staf Ahli, serta Asisten.

"Pekerjaan fisik dan administrasi di masing-masing OPD saling berkaitan. Saya minta Sekda, Asisten, dan Staf Ahli mengontrol ketat progres di lapangan agar seluruh target 2026 tercapai dan terlaporkan dengan baik," ujar Khairunas.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak di Solok Selatan. Ia menginstruksikan jajaran terkait segera menyiapkan regulasi dan aturan hukum yang matang bagi para Wali Nagari terpilih sebelum resmi bertugas.

Menurut Bupati, kelancaran Pilwana harus ditindaklanjuti dengan kepastian hukum bagi para pemimpin nagari yang baru. Seluruh aturan pendukung diminta siap agar Wali Nagari terpilih dapat bekerja maksimal sejak hari pertama menjabat.

"Pilwana telah berjalan baik. Tugas kita selanjutnya adalah memastikan seluruh aturan pendukung siap, sehingga Wali Nagari terpilih dapat bekerja secara maksimal dan memiliki kepastian hukum," pungkas Khairunas.