Bos BUMN Dilarang Pakai Patwal dan Ajudan Berlebihan, Danantara Tegaskan Aturan Baru

Petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini tak lagi leluasa menggunakan fasilitas pengawalan khusus maupun ajudan dalam jumlah berlebihan. Larangan itu dikeluarkan BPI Danantara Indonesia sebagai bagian dari perombakan budaya perusahaan agar lebih sederhana.

"Kalau kita lihat sekarang BUMN sudah mulai kurang tuh ajudan-ajudan yang berlebihan, patwal-patwal. Kita sudah mengeluarkan larangan tidak boleh lagi pakai itu," ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Dony, aturan tersebut tidak hanya menyasar penggunaan patwal dan ajudan. Fasilitas kedinasan lain, termasuk jenis kelas penerbangan yang boleh digunakan, juga diatur agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Saya mengeluarkan itu aturan mana yang boleh, mana yang enggak, termasuk juga penerbangan mesti seperti apa, sampai kepada ajudan, sampai kepada patwal," katanya saat ditemui di sela-sela acara Danantara Technology Innovation Investment Forum 2026.

Dony menegaskan bahwa pegawai BUMN pada dasarnya adalah pegawai pemerintah. Karena itu, posisi kepemimpinan di BUMN dinilai bukan jabatan yang perlu dibanggakan atau dinikmati dengan fasilitas kemewahan berlebihan.

"Kita maunya seluruh manajemen BUMN itu nanti ya betul-betul profesional," ujar Dony.

Dalam kesempatan yang sama, Dony menjelaskan jumlah BUMN saat ini terus berkurang seiring upaya transformasi yang dijalankan Danantara. Selama 18 bulan terakhir, Danantara merombak BUMN melalui skema konsolidasi, merger, divestasi, hingga likuidasi.

Hasilnya, Danantara telah menutup 364 perusahaan berskala kecil dan merugi. Penutupan itu ditargetkan menyentuh angka 750 perusahaan hingga akhir tahun ini.