BGN Siap Patuhi Putusan MK soal Pemisahan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono akhirnya angkat bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai tahun 2028. Ia menegaskan bahwa BGN akan mengikuti segala keputusan yang diambil pemerintah.

Menurut Sudaryono, BGN siap melaksanakan program MBG dengan anggaran berapa pun yang dialokasikan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas putusan MK yang menyatakan anggaran dana pendidikan dalam APBN tidak lagi boleh digunakan untuk pelaksanaan program MBG.

Putusan MK tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memisahkan anggaran MBG dari pos anggaran pendidikan. Dengan demikian, mulai 2028, program MBG harus didanai dari sumber anggaran lain yang tidak terkait dengan dana pendidikan.

Sudaryono menegaskan bahwa BGN akan beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut. Ia memastikan bahwa program MBG akan tetap berjalan meskipun ada perubahan sumber pendanaan.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa BGN siap melaksanakan program MBG dengan anggaran berapapun yang diberikan pemerintah. Hal ini menunjukkan komitmen BGN untuk terus menjalankan program prioritas nasional tersebut.

Putusan MK ini merupakan respons terhadap gugatan yang diajukan sejumlah pihak yang menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan adanya putusan ini, pemerintah diharapkan segera mencari solusi pendanaan alternatif untuk MBG.

Hingga saat ini, pemerintah belum merinci sumber anggaran pengganti untuk MBG setelah 2028. Namun, BGN memastikan kesiapannya untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang akan ditetapkan.

Dengan sikap responsif dari BGN, diharapkan program MBG dapat terus berjalan tanpa mengganggu alokasi anggaran pendidikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.