Anggaran MBG Tembus Rp173,2 Triliun hingga Akhir Oktober, Kemenkeu Beberkan Rinciannya

Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp173,2 triliun per 31 Oktober 2026, naik bertahap sejak awal tahun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut kenaikan ini seiring berbagai perbaikan tata kelola yang dilakukan manajemen baru Badan Gizi Nasional, mulai dari pembaruan kontrak SPPG hingga uji coba sistem prasmanan di sekolah.

Nov 13, 2026 - 08:02
Updated: 10 hours ago
0
Anggaran MBG Tembus Rp173,2 Triliun hingga Akhir Oktober, Kemenkeu Beberkan Rinciannya
Anggaran MBG Tembus Rp173,2 Triliun hingga Akhir Oktober, Kemenkeu Beberkan Rinciannya

Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menanjak. Kementerian Keuangan mencatat penyerapan dana program tersebut telah mencapai Rp173,2 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Angka itu disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (13/11). "Makan bergizi gratis sampai dengan 31 Oktober telah direalisasikan Rp173,2 triliun," ujarnya.

Penyerapan anggaran MBG memperlihatkan tren kenaikan sejak awal tahun. Pada Agustus, realisasinya tercatat Rp134,19 triliun, kemudian naik menjadi Rp153,19 triliun pada September, dan kembali bertambah pada Oktober.

Menurut Suahasil, kenaikan penyerapan itu berjalan seiring sejumlah perbaikan yang dilakukan manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai bekerja sejak Juli. Manajemen baru di bawah Sudaryono disebut melakukan reformasi tata kelola program MBG di lapangan.

Reformasi pertama menyasar tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN memperbarui kontrak untuk memperjelas tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, sekaligus mengetatkan mekanisme pengecekan data di lapangan agar program tepat sasaran.

BGN juga mengklaim telah mengaktifkan 1.500 SPPG baru yang difokuskan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta wilayah dengan angka stunting tinggi. Selain itu, aspek keamanan pangan dan kebersihan operasional diperketat, antara lain dengan mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di setiap SPPG dan penerapan label batas waktu konsumsi pada ompreng.

BGN turut melakukan uji coba sistem prasmanan di sekolah. Program piloting tersebut telah berjalan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi. BGN juga menitikberatkan pemanfaatan rantai pasok logistik bahan pangan lokal serta penyerapan tenaga kerja di sekitar lingkungan sekolah.

"Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG," kata Suahasil.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User