Stok Pupuk Nasional Tembus 1,9 Juta Ton Jelang Musim Tanam, Penyaluran Subsidi Naik 14 Persen

PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan pupuk nasional menjelang musim tanam dengan menyiapkan total stok 1.936.505 ton per 10 November 2026. Stok tersebut terdiri dari 1.556.278 ton pupuk bersubsidi dan 380.227 ton pupuk nonsubsidi yang tersebar di gudang pabrik serta gudang penyangga perusahaan di berbagai wilayah Indonesia.

Rincian pupuk bersubsidi yang disiapkan meliputi 909.600 ton Urea, 550.041 ton NPK, 18.142 ton NPK Kakao, 8.412 ton SP-36, 3.906 ton ZA, dan 66.176 ton pupuk organik. Adapun stok nonsubsidi terdiri dari 325.232 ton Urea, 20.723 ton NPK, dan 34.273 ton ZA.

Vice President Perencanaan Penjualan dan Penagihan PSO Pupuk Indonesia, Anggy Fajar Maghfiroh, menyatakan stok pupuk bersubsidi diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan penebusan petani selama 55 hari ke depan. Perhitungan itu berdasarkan rata-rata penebusan sekitar 28.000 ton per hari.

"Stok tersebut tersebar di gudang pabrik dan gudang penyangga Pupuk Indonesia di berbagai wilayah Indonesia," kata Anggy, Kamis (12/11).

Menurut Anggy, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi membuat distribusi kini lebih sederhana. Jika sebelumnya penyaluran melewati beberapa tahapan hingga Lini IV, saat ini perusahaan bertanggung jawab langsung sampai titik serah. Alur yang lebih ringkas itu membuat ketersediaan pupuk di tingkat petani menjadi lebih pasti.

Pupuk Indonesia juga melakukan pemantauan stok setiap hari hingga ke gudang penyangga tingkat kabupaten. Pemantauan didukung transformasi digital melalui command center yang memantau proses produksi, pengiriman, posisi kapal, stok di setiap kabupaten, hingga realisasi penebusan pupuk oleh petani.

Dampaknya terlihat pada penyerapan pupuk bersubsidi. Sepanjang Januari hingga 10 November 2026, penyaluran mencapai sekitar 7.709.711 ton, lebih tinggi 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sekitar 6.789.854 ton.

Anggy menjelaskan, tata kelola pupuk sebelumnya melibatkan 145 regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga. Kini aturan tersebut disederhanakan melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi beserta aturan turunannya, termasuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025. Melalui kebijakan itu, BUMN pupuk bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke titik serah atau penerima pupuk.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi menilai kebijakan pemerintah di sektor pupuk memberikan dampak nyata bagi petani dan pembangunan pertanian nasional. Persoalan yang sebelumnya sering dikeluhkan, seperti keterbatasan volume, harga tinggi, hingga kelangkaan pupuk, mulai diatasi melalui perbaikan kebijakan.

Menurut Suwandi, pemerintah berhasil menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa menambah beban APBN, sekaligus menambah volume pupuk bersubsidi hingga 700 ribu ton. Pemerintah juga merencanakan pembangunan sejumlah pabrik pupuk baru, dengan lima pabrik ditargetkan diresmikan sebelum 2029. Perubahan mekanisme pembayaran bahan baku dari sebelumnya setelah proses produksi menjadi pembayaran di muka turut memberi efisiensi bagi industri pupuk.

Suwandi menambahkan, kemudahan memperoleh pupuk dengan harga terjangkau berkontribusi pada peningkatan kinerja sektor pertanian. Pertumbuhan PDB sektor pertanian naik dari 0,83 persen pada 2024 menjadi 5,74 persen pada 2025, sementara Nilai Tukar Petani meningkat dari 124 menjadi 132 pada periode yang sama.