APBN hingga Oktober 2026 Defisit Rp379,3 Triliun, Menkeu Suahasil Tegaskan Bukan Berarti Rugi

Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2026 mengalami defisit sebesar Rp379,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini muncul karena realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan negara.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kondisi tersebut memang sudah dirancang sejak awal dalam APBN. Menurutnya, belanja negara memang diposisikan lebih tinggi daripada pendapatan. Karena itu, ia menolak penggunaan istilah tekor untuk menggambarkan defisit APBN.

"Jadi tekor bukan berarti rugi. APBN enggak ada urusan untung atau rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

Dari sisi pendapatan, pemerintah mencatat realisasi sebesar Rp2.618,0 triliun hingga Oktober 2026. Angka ini tumbuh 23,9 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun pada periode yang sama. Realisasi belanja tersebut naik 15,6 persen secara tahunan.

Meski APBN mengalami defisit, keseimbangan primer APBN hingga Oktober 2026 tercatat positif sebesar Rp114,8 triliun. Keseimbangan primer menjadi indikator penting karena menunjukkan posisi penerimaan negara sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang.

Dengan demikian, defisit APBN yang terjadi hingga Oktober 2026 merupakan konsekuensi dari desain belanja negara yang lebih besar untuk kepentingan masyarakat, bukan indikasi kerugian dalam pengelolaan anggaran.