LPSK Siap Lindungi 30 Korban TPPO di Jakarta, Termasuk Korban Pengiriman ke Rusia dan Malaysia

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan komitmennya untuk memberikan layanan pelindungan sekaligus pemenuhan hak pemulihan kepada 30 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) beserta keluarganya. Kesediaan itu disampaikan menyusul terungkapnya tujuh perkara TPPO oleh Polda Metro Jaya.

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin menjelaskan bahwa layanan pemulihan yang disiapkan mencakup aspek medis, psikologis, dan psikososial. Menurutnya, keluarga korban juga berhak memperoleh layanan pemulihan sesuai kebutuhan masing-masing.

Dalam penanganan kasus tersebut, kepolisian telah menetapkan 19 tersangka dengan total 30 korban. Sebagian di antaranya merupakan warga negara Indonesia yang dikirim ke Rusia dan Malaysia.

Wawan mengungkapkan bahwa ketujuh perkara itu memiliki beragam modus kejahatan. Mulai dari perekrutan dan pengiriman WNI ke luar negeri secara nonprosedural, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai dengan janji awal.

Modus lainnya adalah eksploitasi anak buah kapal (ABK) melalui penjeratan utang, serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan. Menurut Wawan, pemulihan menjadi aspek krusial dalam penanganan perkara perdagangan orang karena dampaknya tidak hanya dirasakan korban secara langsung, tetapi juga memengaruhi kondisi anggota keluarga, termasuk anak-anak yang ditinggalkan.

Bentuk layanan psikososial yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap individu, salah satunya melalui dukungan pendidikan bagi anak korban. Terkait hak restitusi, Wawan menegaskan bahwa ganti rugi tersebut diperuntukkan bagi korban tindak pidana yang pembayarannya menjadi kewajiban pelaku atau pihak ketiga.

Meski demikian, keluarga korban tetap memiliki peluang mengakses layanan pemulihan lain dari LPSK sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain bantuan psikososial berupa modal usaha maupun akses pendidikan. Berdasarkan catatan LPSK hingga 11 November 2026, lembaga tersebut telah menerima 15.836 permohonan pelindungan secara keseluruhan, dengan 217 permohonan di antaranya berasal dari korban TPPO.

LPSK menegaskan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Polda Metro Jaya dan siap segera menindaklanjuti setiap permohonan pelindungan maupun pemulihan, baik yang diajukan langsung oleh korban, pendamping, maupun aparat penegak hukum. Melalui pendekatan itu, LPSK berharap pemulihan korban TPPO dapat berjalan menyeluruh sehingga para penyintas tidak hanya memperoleh rasa aman, tetapi juga mampu memulihkan kondisi dan menata kembali kehidupannya.