Harga Asli Pertalite dan Solar Terungkap, Selisihnya Ditanggung APBN hingga Rp415 Triliun

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan besaran harga keekonomian bahan bakar minyak bersubsidi yang sebenarnya. Per Oktober 2026, harga keekonomian Pertalite mencapai Rp18.102 per liter, sementara Solar menyentuh Rp21.457 per liter. Angka itu jauh melampaui harga jual yang masih dipertahankan pemerintah, yakni Rp10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp6.800 per liter untuk Solar.

Selisih antara harga jual dan harga keekonomian tersebut tidak dibebankan kepada masyarakat, melainkan ditanggung melalui subsidi dan kompensasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Suahasil menyampaikan hal itu dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/11).

Menurut Suahasil, harga keekonomian Pertalite sebenarnya hanya sedikit berada di atas harga jual pemerintah pada periode 2024 hingga Maret 2026. Namun kondisi berubah sejak April 2026 ketika dampak perang mendorong kenaikan harga energi global. Hal serupa terjadi pada Solar yang harga keekonomiannya melonjak mulai Maret 2026 seiring melesatnya harga minyak di pasar dunia.

"Selisih harganya, Pertalite maupun Solar, ini ditanggung oleh APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih kepada para pembayar pajak Indonesia karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut," ujar Suahasil.

Beban APBN untuk subsidi dan kompensasi pun membengkak. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi mencapai Rp415,8 triliun, setara 93 persen dari anggaran, atau tumbuh 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rinciannya, subsidi tercatat Rp261,4 triliun dan kompensasi Rp154,4 triliun. Sebagai perbandingan, realisasi pada 2025 hanya Rp315 triliun, terdiri dari subsidi Rp194,9 triliun dan kompensasi Rp120 triliun.

Anggaran tersebut mencakup subsidi dan kompensasi BBM, listrik, LPG 3 kilogram, pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat. Suahasil menegaskan dukungan pemerintah itu menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat.

Dari sisi penyaluran, BBM bersubsidi dan kompensasi hingga Oktober 2026 mencapai 15,244 juta kiloliter, tumbuh 9,5 persen secara tahunan dibandingkan 13,916 juta kiloliter pada periode yang sama 2025. Menurut Suahasil, peningkatan penyaluran tersebut salah satunya mencerminkan menggeliatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang turut mendorong konsumsi bahan bakar.