DJP Kejar Sisa Rp500 Triliun di November-Desember, Target Pajak Rp2.357,7 Triliun Dipertaruhkan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki pekerjaan besar menjelang akhir tahun. Lembaga ini harus menghimpun sekitar Rp500 triliun pada November dan Desember 2026 agar target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp2.357,7 triliun bisa tercapai.

Perkiraan kebutuhan penerimaan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11). Menurut Bimo, angka itu merupakan gambaran kasar yang masih akan dirinci lebih lanjut.

"Angka detailnya besok (konferensi pers APBN KiTa) akan kami sampaikan. Tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun di November dan Desember," ujar Bimo.

Untuk mengejar sisa penerimaan itu, DJP menyiapkan sejumlah langkah kebijakan. Salah satunya adalah pemungutan pajak melalui lokapasar atau marketplace. DJP juga menjalankan program pengurangan sanksi administrasi serta menerapkan pajak minimum global atau global minimum tax.

Selain melalui kebijakan perpajakan, DJP memperkuat upaya administrasi guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Bimo menegaskan pendekatan kepada wajib pajak tidak hanya dilakukan lewat penegakan aturan, tetapi juga melalui komunikasi yang lebih konsisten.

DJP turut meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan melakukan fungsionalisasi lini bisnis. Menurut Bimo, penataan jabatan fungsional membuat kinerja pegawai lebih terukur melalui indeks kinerja individu. Langkah ini mulai diterapkan secara bertahap di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP), termasuk KPP di bawah Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Khusus.

Bimo mengklaim fungsionalisasi tersebut meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65 persen pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Sementara itu, aktivitas pemeriksaan pajak naik sekitar 25 persen.

Dari sisi teknologi, DJP terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan Coretax, termasuk fitur analitik dan analitik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). "Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan," jelas Bimo.

Bimo juga menyatakan DJP memperkuat koordinasi dengan direktorat jenderal terkait agar penerimaan negara dapat menopang ketahanan APBN dan perekonomian. "Kami optimistis dan yang penting memang kami juga bergerak secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resilien, tetap tangguh, sebagai upaya memastikan perekonomian tetap tangguh," ujarnya.