Trump Sebut Serangan Bandara Riyadh Mengerikan, AS Pertimbangkan Gabung Serang Houthi

Presiden Amerika Serikat Donald Trump angkat bicara soal serangan yang menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pernyataannya, Trump menyebut insiden yang menewaskan 12 orang dan melukai ratusan lainnya itu sebagai hal yang mengerikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Sabtu (10/10) waktu setempat, seperti dilansir Aljazeera. Ia juga menyinggung soal kapasitas Arab Saudi dalam menghadapi situasi ini. "Orang Saudi adalah pejuang yang hebat, tetapi menurut saya serangan itu adalah hal yang mengerikan," ujar Trump.

Lebih dari sekadar mengecam, Trump mempertimbangkan langkah lanjutan yang lebih tegas. Ia membuka kemungkinan Amerika Serikat bergabung dengan Arab Saudi untuk menyerang kelompok Houthi di Yaman. Selain itu, Trump juga menyinggung opsi memulai kembali serangan terhadap Iran.

Dari sisi korban, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi bahwa seorang warga negara Amerika turut tewas dalam serangan tersebut. Data otoritas bandara (GACA) merinci delapan dari 12 korban tewas merupakan warga negara asing.

Kedelapan WNA tersebut terdiri dari dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu orang dari Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Rincian ini mempertegas dampak internasional dari serangan di bandara utama Arab Saudi tersebut.

Selain korban tewas, lebih dari 300 orang mengalami luka-luka akibat insiden ini. Sebagian di antaranya dilaporkan berada dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit sekitar area bandara.

Serangan ini juga melumpuhkan aktivitas di Bandara King Khalid untuk sementara waktu. Pihak berwenang melalui GACA menyatakan masih melakukan penghitungan lebih detail terkait kerusakan yang timbul dan total keseluruhan korban.

Hingga kini, situasi di sekitar bandara masih dalam penanganan otoritas setempat. Pernyataan Trump menambah dimensi baru pada perkembangan kasus ini, terutama terkait arah kebijakan luar negeri AS di kawasan Timur Tengah.