Pakar Ungkap Alasan Bank RI Jadi Incaran Utama Serangan Siber, Ada 761 Ribu Ancaman

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan mengapa sektor perbankan di Indonesia kerap menjadi sasaran utama serangan siber. Menurutnya, bank menyimpan aset bernilai tinggi berupa dana, identitas, informasi rekening, hingga data pribadi jutaan nasabah. "Sistem perbankan menyimpan dana, identitas, informasi rekening, serta data pribadi jutaan nasabah," kata Pratama kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/11).

Pratama menilai, jika penyerang berhasil menembus sistem bank, mereka bisa mencuri dana, mengambil alih akun, hingga memperdagangkan data di pasar gelap. Risiko ini semakin besar seiring maraknya layanan mobile banking, pembayaran digital, API, dan integrasi perbankan dengan berbagai penyedia teknologi. Pelaku tidak selalu membidik sistem inti bank, tetapi dapat memanfaatkan celah keamanan pada vendor, perangkat karyawan, atau kredensial nasabah sebagai pintu masuk.

Data Threatmap Fortinet per Senin (9/11) pukul 08.41 WIB menunjukkan sektor perbankan menjadi industri yang paling banyak ditargetkan penjahat siber dengan sekitar 761.000 ancaman terdeteksi. Posisi berikutnya adalah sektor teknologi dengan 386.000 ancaman, pemerintah 121.000, edukasi 48.000, manufaktur 42.000, dan telekomunikasi 18.000. Dalam 24 jam terakhir, sebanyak 1,6 juta serangan berhasil diblokir, meningkat dari 50.600 serangan pada Sabtu (7/11) atau rata-rata 4 serangan per detik.

Menurut Pratama, bank-bank besar di Indonesia umumnya sudah memiliki investasi teknologi keamanan, pusat pemantauan, dan mekanisme respons insiden. Namun, tingkat kematangan keamanan siber belum tentu merata, terutama pada bank daerah dan penyedia layanan keuangan dengan sumber daya terbatas. Kesiapan tidak cukup diukur dari kepemilikan firewall, tetapi juga kemampuan mendeteksi anomali secara real-time, mencegah pergerakan pelaku di jaringan, menjaga kerahasiaan, dan memulihkan layanan saat gangguan.

"Penguatan autentikasi multifaktor, segmentasi jaringan, pengujian kerentanan, enkripsi, serta pengawasan terhadap pihak ketiga harus terus dilakukan," tutur Pratama. Ia menegaskan ancaman siber merupakan risiko yang tak terpisahkan dari perkembangan ekonomi digital. Karena itu, Indonesia perlu memperkuat pertahanan siber sektor perbankan melalui deteksi dini, pertukaran intelijen ancaman, peningkatan kapasitas SDM, dan pengujian ketahanan sistem secara berkala.

Meski demikian, upaya tersebut harus disertai komunikasi publik yang transparan dan bertanggung jawab. Statistik keamanan siber perlu disampaikan dengan konteks tepat agar tidak menimbulkan kepanikan dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. "Jangan sampai angka statistik ancaman siber justru memunculkan kepanikan yang dapat mengganggu stabilitas kepercayaan terhadap sistem keuangan. Yang dibutuhkan adalah kewaspadaan, kesiapan, dan ketenangan, bukan kepanikan," imbuh Pratama.

Pratama juga mengimbau masyarakat tidak melakukan penarikan dana massal atau rush money hanya karena melihat angka pada peta keamanan siber. Selama layanan perbankan berjalan normal dan tidak ada pengumuman resmi mengenai gangguan atau ancaman terhadap dana nasabah, transaksi dapat dilakukan seperti biasa. "Masyarakat tidak perlu melakukan penarikan dana secara massal atau rush money hanya berdasarkan angka pada threat map. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa dana nasabah sedang terancam hanya dari tingginya aktivitas deteksi serangan," ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan PIN, password, dan kode OTP. Jika menemukan transaksi mencurigakan, segera hubungi kanal resmi bank untuk mengamankan rekening. Masyarakat juga diminta waspada terhadap phishing, pesan palsu yang mengatasnamakan bank, pencurian OTP, dan aplikasi berbahaya.