Emil Dardak Bantah Belanja Pegawai Daerah Boros, Soroti Peran Nakes dan Guru di Pelosok

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menolak anggapan bahwa belanja pegawai pemerintah daerah merupakan bentuk pemborosan anggaran. Menurutnya, pandangan tersebut tidak mencerminkan kenyataan karena sebagian besar pegawai daerah justru bekerja di sektor pelayanan dasar.

Emil menjelaskan mayoritas aparatur di daerah adalah tenaga kesehatan dan guru yang mengabdi hingga ke pelosok desa. Ia menegaskan keberadaan mereka memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan, bukan sekadar kebutuhan administrasi pemerintahan.

"Ingat! Mayoritas pegawai di daerah itu adalah perawat yang mengabdi di pelosok-pelosok desa, di puskesmas-puskesmas, yang warganya berobat itu gratis. Tapi kita harus pastikan nakesnya digaji. Kemudian, guru-guru yang mengabdi di pelosok-pelosok," ujar Emil dalam acara Senator Menyapa episode kedua di Jakarta, Kamis (12/11).

Menurut Emil, belanja operasional pemerintah daerah tidak selalu berkaitan dengan kenyamanan aparatur. Sejumlah pengeluaran dinilai justru diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan. Ia menekankan pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga kesehatan dan pendidikan warga.

"Kita tidak mau membangun negeri ini hanya dengan beton, dengan aspal. Tapi kita menyehatkan warga kita dan mendidik warga kita. Itu kategorinya belanja operasional. Ini yang membingungkan," kata Emil.

Emil juga menyoroti perbedaan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) di tiap wilayah. Karakteristik daerah perkotaan dan pedesaan membuat potensi penerimaan pajak tidak sama. Ia mencontohkan pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, hotel, serta hiburan yang lebih banyak diperoleh daerah dengan karakteristik perkotaan.

Ia menambahkan daerah dengan banyak kawasan industri belum tentu menikmati seluruh penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersebut. Pasalnya, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dari aktivitas usaha merupakan penerimaan pemerintah pusat.

"Tidak semua daerah itu kondisi PAD-nya sama. Sedangkan tantangan mereka itu juga relatif, mereka dituntut kewenangannya itu berdasarkan undang-undang kan sama," tutur Emil.

Karena itu, Emil menilai perbedaan kapasitas fiskal perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan transfer ke daerah. Setiap pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban yang sama menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan meski kemampuan keuangannya berbeda.

Forum Senator Menyapa episode kedua mengangkat tema "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal". Diskusi tersebut membahas transfer ke daerah sebagai instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan dan memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah.