IHSG Sempat Anjlok 16 Persen, Menko Airlangga Tegaskan MSCI Bukan Satu-satunya Rujukan Investor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Morgan Stanley Capital International (MSCI) bukan satu-satunya lembaga penyedia indeks global yang dijadikan rujukan oleh investor dunia. Pernyataan itu disampaikannya di tengah langkah MSCI yang mengumumkan usulan menurunkan kelas atau mereklasifikasi Indeks MSCI Indonesia dari status emerging market menjadi standalone market.

Pengumuman tersebut sempat mengguncang pasar saham domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat anjlok hingga 16 persen sebagai imbas dari rencana reklasifikasi itu.

Meski demikian, Airlangga mengingatkan bahwa masih terdapat lembaga pemeringkat global lain yang juga menjadi acuan investor, seperti S&P Global Ratings dan FTSE Russell. Menurut dia, penilaian dari satu lembaga tidak memiliki kedudukan lebih tinggi dan tidak bisa serta-merta mendikte lembaga lainnya.

"Kita juga melihat bahwa MSCI bukan satu-satunya rating. Banyak rating lain ada S&P, FTSE Russell. Jadi, yang satu tidak bisa mendikte yang lain," ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Ia mencontohkan, apabila MSCI tidak merekomendasikan saham Indonesia kepada investor Amerika, Eropa, maupun Asia, lembaga lain seperti S&P masih dapat memberikan rekomendasi serupa. Karena itu, Airlangga mengimbau pelaku pasar untuk tidak panik, terlebih kinerja IHSG tercatat kembali pulih dan berada di zona hijau dalam tiga hari terakhir.

Airlangga juga meyakini investor yang menanamkan modalnya akan tetap memperoleh kepastian imbal hasil yang jelas dari dividen yang dibayarkan masing-masing emiten. "Kita tidak perlu khawatir apalagi dalam tiga hari terakhir kan pasar modal berada dalam jalur hijau. Kedua, yang investasi dalam jalur hijau ini return-nya jelas dari dividen yang dibayar oleh masing-masing emiten," katanya.

Di tengah polemik MSCI tersebut, Airlangga memastikan pasar modal Indonesia sejatinya sedang berada dalam masa reformasi. Salah satu agenda yang tertuang dalam peta jalan reformasi itu adalah demutualisasi bursa.

Dari sisi fundamental, ia menilai kinerja emiten yang melantai di bursa sudah sangat baik, terbukti dari catatan laba rugi maupun tingkat rasio pembayaran dividen. Menurut dia, pekerjaan rumah yang tersisa saat ini hanya pada aspek implementasi aturan porsi saham publik atau free float sebesar 15 persen, karena masih ada beberapa perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut.

"Bagi Indonesia yang penting ini bukan kaitannya dengan fundamental ekonomi, bukan juga dengan fundamental emiten, tetapi lebih kepada governance daripada trading market khusus untuk saham yang free float," ujar Airlangga.