Menlu Tata Pimpin Rapat Lintas Kementerian, Fokus Putus Rantai Bisnis Penyebab Karhutla

Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nassir atau yang akrab disapa Tata memimpin rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Indonesia. Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait upaya menangani praktik bisnis tidak bertanggung jawab yang berdampak pada karhutla.

Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, rapat itu dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dan perwakilan dari Kementerian Keuangan. Kehadiran sejumlah menteri tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk bersinergi dalam menangani karhutla secara tegas dan berkelanjutan.

Arahan Presiden sebelumnya telah ditindaklanjuti melalui pertemuan bilateral antara Menlu Tata dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan pada 27 Oktober lalu. Dalam pertemuan itu, kedua Menlu sepakat membentuk Joint Task Force on Strengthening Business Responsibilities between Indonesia and Singapore (JTF). Forum ini dipandang sebagai wadah untuk memperkuat pertukaran informasi dan rasa saling percaya dengan Singapura dalam penanganan karhutla.

"Ke depan, Menlu Arrmanatha juga berharap JTF dapat menjadi wadah untuk menangani persoalan strategis lain dalam memastikan praktik bisnis bertanggung jawab yang melibatkan kedua negara," demikian pernyataan Kemlu RI, Rabu (4/11).

Dalam rapat koordinasi tersebut, para menteri membahas persiapan pembentukan JTF, termasuk modalitas dan lingkup kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing kementerian. Pembahasan ini menjadi langkah penting sebelum forum kerja sama bilateral itu resmi berjalan.

Para menteri yang hadir menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bersinergi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan secara tegas dan berkelanjutan. Mereka sepakat bahwa penanganan karhutla memerlukan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga.

"Penanganan karhutla menjadi prioritas utama. Untuk memutus mata rantai praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab, diperlukan sinergi seluruh kementerian dan lembaga terkait serta kerja sama yang baik dengan negara mitra," kata Tata.

Melalui rapat ini, pemerintah berharap penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga menyasar akar persoalan, yakni praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Kerja sama dengan Singapura lewat JTF diharapkan memperkuat upaya tersebut.