Legislator Komisi IX Ajak Warga Baso Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis dan Jaga Status JKN

Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mendorong masyarakat Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) guna mendeteksi potensi gangguan kesehatan sejak dini. Imbauan itu disampaikannya bersamaan dengan upaya memastikan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat tetap aktif.

Ajakan tersebut disampaikan Ade saat sosialisasi program JKN bersama BPJS Kesehatan di Pasar Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sabtu, 24 Oktober 2026. Menurut dia, pemeriksaan kesehatan berkala penting untuk mengetahui kondisi tubuh, termasuk mendeteksi gangguan pada organ yang belum menunjukkan gejala.

"Pada hari ini pemerintah pusat membuat program CKG, Cek Kesehatan Gratis. Setiap masyarakat bisa melakukan check-up gratis, setidaknya satu kali dalam satu tahun, untuk melihat kondisi organ tubuh kita, baik yang kelihatan dari luar maupun organ-organ yang ada di dalam," kata Ade.

Ia meminta masyarakat tidak menyia-nyiakan fasilitas pemeriksaan gratis tersebut sebagai langkah preventif menjaga kesehatan dan mengurangi risiko keterlambatan penanganan penyakit. Menurut Ade, upaya menjaga kesehatan perlu berjalan beriringan dengan perlindungan melalui JKN, terutama bagi keluarga yang menggantungkan penghasilan pada satu orang pencari nafkah.

Jika pencari nafkah sakit hingga tidak mampu bekerja, keluarga berisiko kehilangan pendapatan sekaligus menghadapi biaya pengobatan. Kondisi itu dapat memperburuk kerentanan ekonomi rumah tangga bila tidak diantisipasi dengan perlindungan kesehatan memadai. "Jaminan Kesehatan Nasional itu penting. Bangsa yang maju, negara yang kuat dimulai dari kesehatan," ujarnya.

Ade menilai kesehatan merupakan modal utama masyarakat untuk bekerja, menjalankan tanggung jawab, dan mempertahankan kesejahteraan keluarga. Karena itu, kesadaran memeriksakan kesehatan dan memastikan akses layanan medis perlu menjadi perhatian bersama.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bukittinggi Haris Prayudi menjelaskan JKN menerapkan prinsip gotong royong, yakni iuran peserta digunakan untuk mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan peserta yang membutuhkan pengobatan. "JKN adalah bukti nyata perlindungan yang sehat membantu yang sakit," tuturnya.

Haris menjelaskan peserta JKN dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan dan prosedur berlaku. Kemudahan itu diharapkan membantu masyarakat memperoleh layanan tanpa bergantung pada kartu fisik, meski peserta tetap perlu memastikan status kepesertaan dan mengikuti alur pelayanan, termasuk ketentuan rujukan untuk layanan non-darurat.

BPJS Kesehatan juga menekankan kewajiban fasilitas kesehatan memberikan pelayanan kepada peserta JKN sesuai ketentuan program, termasuk dalam kondisi kegawatdaruratan medis yang memenuhi kriteria penanganan darurat. "Seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN tanpa terkecuali apabila memenuhi kriteria kegawatdaruratan medis," kata Haris.

Selain pelayanan medis, fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan tingkat lanjutan berkewajiban menyediakan obat sesuai indikasi dan kebutuhan medis peserta berdasarkan ketentuan yang berlaku. BPJS Kesehatan terus mendorong transformasi mutu layanan agar peserta memperoleh pelayanan mudah, cepat, dan setara.

Melalui sosialisasi di Pasar Nagari Koto Tinggi, DPR RI dan BPJS Kesehatan berharap masyarakat semakin memahami manfaat program JKN sekaligus memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah pencegahan. Kombinasi deteksi dini dan kepesertaan JKN yang terjaga diharapkan membantu masyarakat mengantisipasi risiko kesehatan serta mengurangi dampak finansial saat membutuhkan pelayanan medis.