Israel Tolak Peta Damai Gaza, Kemlu RI Beri Peringatan Tegas

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akhirnya angkat bicara setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak peta jalan implementasi fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Sikap Israel itu dinilai dapat menggagalkan upaya perdamaian yang telah disusun secara kolektif oleh komunitas internasional.

Juru bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl, dalam konferensi pers di gedung Kemlu, Jakarta, pada Kamis (13/8), menyatakan bahwa peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif yang komprehensif dan telah mendapatkan dukungan luas dari komunitas internasional. Ia menegaskan bahwa rencana itu dirancang untuk mengakhiri perang dan menciptakan stabilitas bagi bangsa Palestina serta negara-negara di kawasan.

"Nah kita menolak adanya setiap penolakan yang dapat menggagalkan upaya kolektif tersebut," ujar Nabyl. Ia juga menambahkan, "Dan kita juga menegaskan supaya kita kembali pada asas kepatuhan dan urgensi implementasi penuh dari comprehensive plan road map tersebut."

Sebelumnya, Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) telah merilis poin-poin rencana perdamaian Gaza yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, transisi pemerintahan di Gaza, hingga penarikan pasukan Israel. Namun, Netanyahu dengan tegas menolak usulan tersebut dan menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan menarik diri dari Gaza sebelum Hamas benar-benar dilucuti.

Di sisi lain, Hamas menyatakan tidak akan mematuhi kesepakatan jika Israel masih terus melanggar gencatan senjata. Tel Aviv memang memiliki catatan pelanggaran gencatan, dan yang terbaru pasukan Zionis melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza pada pekan lalu. Serangan tersebut menewaskan 26 warga Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan.

Israel dan Hamas sebenarnya telah menyepakati gencatan senjata pada Oktober tahun lalu. Namun, sejak diimplementasikan hingga sekarang, pasukan Israel tercatat beberapa kali melanggar kesepakatan tersebut. Gencatan senjata ini akhirnya tercapai setelah Israel meluncurkan agresi brutal ke Palestina pada Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 73.000 warga, menghancurkan ratusan ribu rumah dan fasilitas sipil, serta memaksa jutaan warga menjadi pengungsi.